PDIP dan NasDem Dinilai akan Diuntungkan Jika Airlangga Jadi Ketum Golkar

Merdeka.com - Golkar akan segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih calon ketua umum periode 2019-2024. Salah satu kandidat dalam pemilihan Ketum ini adalah Airlangga Hartarto. Jika kembali terpilih, Airlangga hanya akan memberikan keuntungan bagi PDIP dan NasDem.

Pengamat politik dari Universitas Telkom Bandung, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

"Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membawa perolehan Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri. Sehingga konsolidasi Parpol berkurang," katanya, Sabtu (30/11).

Dia mengungkapkan, Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput.

Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.

"Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan NasDem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar," jelasnya.

Oleh karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi.

"Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru," tutup Dedi.

Potensi Perpecahan Golkar

Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara di munas.

Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketua umum selain Airlangga. Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.

Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merecoki munas mendatang. Sejumlah menteri diisukan ikut campur untuk mendukung Airlangga di Munas Golkar.

Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas. "Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11).