PDIP desak MKD segera tuntaskan kasus Setya Novanto

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan, sidang kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freepott, saat ini menjadi sorotan publik. Untuk itu, PDIP meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) agar segera menuntaskan permasalahan tersebut.

"Sorotan publik terhadap lembaga DPR saat ini menurut saya sudah pada tingkatan titik nadir. Mulai dari pimpinan DPR dan komisi. Warna yang tercermin adalah tarik menarik kepentingan. MKD harus segera memutuskan sesuatu, atau jika mentok, bisa saja memutuskan untuk tidak membuat keputusan," ujar Bima, disela acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Klaten, Kamis (3/12) petang.

Menurut anggota Komisi VI DPR asal Solo ini, penyelesaian kasus Setnov sangat penting untuk mengembalikan marwah DPR sebagai lembaga representatif rakyat seperti yang telah disepakati bersama setelah reformasi.

"Harus ada rembug bersama soal DPR menyangkut kepentingan-kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat banyak. Saya lihat kepentingan kelompok saat ini sudah mengancam kepenitngan nasional. Ini tugas DPR. Jangan hanya karena soal kasus rekaman pembicaraan Setnov dan bos Freeport, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar dikalahkan," tandasnya.

Bima menyayangkan akibat sikap anggota dewan, sekarang ini ketidakpercayaan publik bukan lagi pada perorangan, tetapi sudah pada institusi. Kepentingan rakyat secara keseluruhan, kata dia harus diutamakan.

"Saya prihatin dengan atmosfir soal pimpinan DPR terkait Freeport, Donald Trum, pembangunan gedung DPR dan lain-lain. Harus mulai dipikirlkan dalam konteks. kenegarawanan, jangan mengedepankan kepentingan kelompok. Dalam setahun ini belum muncul sesuatu yang membanggakan dari DPR," ucapnya.

Bima menilai jika persoalan Setnov berlarut-larut, DPR tidak akan pernah melakukan apa-apa, apalagi soal dinamika ekonomi global. Ia berharap persoalan MKD dan pimpinan DPR harus sesegera ada keputusan.

"Potensi disintegrasi bangsa yang saat ini mengintai, saya kira lebih penting untuk diselesaikan dari pada tarik menarik kepentingan," imbuhnya.

Kalao Setnov dianggap salah, Bima minta MKD harus tegas, untuk menghindarkan kecurigaan. Setnov dan Freeport, kata dia sudah menjadi suguhan dan tontonan yang tidak mengenakkan.

"Setya Novanto bukan pengambil keputusan dalam soal Freeport. Jadi MKD harus segera mengambil keputusan sebelum masa reses habis tanggal 18 Desember," tegasnya.

"Kalau MKD tidak bisa memutuskan ya akui saja tidak bisa memutuskan. Jangan berpanjang-panjang, sehingga cerminan dari DPR akan makin buruk. Omong kosong kita bicara empat pilar kalau pimpinan DPR memberi contoh seperti itu," tutupnya.