PDIP DKI Minta Bawaslu Tunjuk Hidung Caleg yang Sebar Tabloid Pembawa Pesan
Merdeka.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tidak tahu sosok caleg PDIP yang diduga Bawaslu Jakarta sebagai penyebar Tabloid Pembawa Pesan. Dia sarankan Bawaslu langsung tunjuk hidung.
"Kan kalau begini saling curiga. Jadi Bawaslu jangan membuat orang ribut di antara caleg kan gitu. Tunjuk hidung siapa, kan gitu. Caranya seperti itu," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (30/1).
Gembong mengaku belum mendapatkan laporan terkait tabloid tersebut. Hanya saja, jika berisi konten positif dan hasil kinerja calon presiden, tidak perlu dimasalahkan.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
"Kalau memang itu koran penyampaian hasil kinerja presiden, apa salahnya. Salahnya apa? Kalau itu menyangkut masalah program yang sudah dikerjakan oleh presiden selama masa jabatannya. Kan tidak ada yang salah," kata dia.
Karenanya, Gembong menegaskan jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran, bisa langsung disampaikan. Jangan menduga-duga.
"Kalau bagi Bawaslu dianggap pelanggaran, sampaikan, jangan disampaikan caleg dari PDIP. Tunjuk hidung siapa," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, tabloid Pembawa Pesan yang beredar di masyarakat. Namun bedanya, tabloid Pembawa Pesan ini berisi konten positif untuk Capres Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mendapatkan laporan beredarnya tabloid itu. Tabloid itu ditemukan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan, sebaran tabloid itu diduga dilakukan caleg PDIP dan hanya di daerah pemilihan caleg tersebut.
"Itu tabloid dari salah satu caleg, katanya informasinya caleg PDIP. Kemudian penyebarannya melalui kurir dengan membawa ke rumah-rumah," kata Jufri saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (30/1).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Baliho berukuran cukup besar bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertebaran di sejumlah basis suara PDIP.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSebagai mantan presiden sebaiknya Jokowi sama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik.
Baca SelengkapnyaAndi menegaskan pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi tidak perlu dipikirkan
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaVideo di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaSaid menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaMerespons hal itu, Hasto menegaskan PDIP tak mempedulikan
Baca SelengkapnyaTim Hukum RIDHO menuding penyelenggara pilkada di Jakarta tidak profesional, bahkan diwarnai kecurangan dan kekurangan.
Baca Selengkapnya