Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP dkk pilih paket A, 5 fraksi pilih bawa RUU Pemilu ke paripurna

PDIP dkk pilih paket A, 5 fraksi pilih bawa RUU Pemilu ke paripurna Pansus RUU Pemilu. ©2017 Merdeka.com/Rendi Perdana

Merdeka.com - Lima fraksi yakni PDIP, NasDem, Golkar, Hanura dan PPP mendukung paket A dari 5 paket RUU Pemilu yang dirumuskan pansus. Hal itu disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhir mini fraksi di rapat Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah.

Adapun poin-poin paket A di antaranya, angka ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) 20-25 persen, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konversi suara saint lague murni.

"Terhadap opsi 5 paket isu krusial, fraksi PDIP memutuskan untuk memilih opsi paket A untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Sementara, 5 fraksi lainnya yakni Gerindra, Demokrat, PKS, PKB dan PAN memilih memutuskan 5 paket RUU Pemilu itu di rapat Paripurna.

"Paripurna itu merupakan institusi yang sakral. Paripurna memang tempat pengambilan keputusan terakhir sehingga apapun yang tidak bisa diputuskan dibawa ke sana," kata anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi PAN Totok Dariyanto.

Senada dengan Totok, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra Bambang Riyanto mengatakan pihaknya belum menentukan sikap soal 5 paket RUU Pemilu yang telah disepakati dalam raker tersebut. Gerindra memilih 5 paket tersebut diputuskan dalam rapat paripurna.

"Dari kelima opsi yang disepakati bersama ini, tidak atau belum menentukan apa yang menjadi isu-isu krusial. Karena komitmen kita adalah dalam rangka musyawarah mufakat, maka kami sampaikan itulah merupakan pandangan mini fraksi dari fraksi partai Gerindra," tegas Bambang.

"Berdasarkan dari apa yang kami sampaikan tadi dengan mengucap bismillah maka Fraksi Partai Gerindra DPR menyatakan menyetujui RUU tentang pemilu untuk diambil keputusan pada tingkat berikutnya," sambungnya.

Saat ini, raker RUU Pemilu diskrosing hingga pukul 19.00 WIB. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengundang ketua kelompok fraksi (kapoksi) untuk melakukan lobi 5 paket isu krusial.

"Skors magrib dulu lalu nanti mulai lagi pukul 19.00 WIB," tutup Lukman. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Sahkan Komposisi Komisi DPR, Berikut Daftar Lengkapnya
Puan Maharani Sahkan Komposisi Komisi DPR, Berikut Daftar Lengkapnya

DPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut PDIP Dapat 4 Pimpinan AKD di DPR
Said Abdullah Sebut PDIP Dapat 4 Pimpinan AKD di DPR

Said menyebut pembagian jatah pimpinan komisi di DPR dilakukan secara merata dengan parpol lain yang lolos ke Senayan.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya