PDIP dukung Polri minta tambah anggaran Rp 20,09 triliun
Merdeka.com - Komisi III DPR rapat dengar pendapat dengan Polri. Rapat ini membahas tentang anggaran Polri yang meminta penambahan sebesar Rp 20,09 triliun.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memaklumi permintaan Polri tentang penambahan anggaran. Menurut dia, Polri memang butuh anggaran besar untuk menunjang kinerja kepolisian.
"Jangan sampai republik ini hanya dijaga Polri selama 11 bulan saja," ujar Masinton di DPR RI Senayan, Kamis (17/9)
-
Apa motto keren Polri? Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Polri dipisahkan dari ABRI? Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 adalah sosok yang memisahkan Polri dan ABRI.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
Masinton berpendapat, karena pemerintah wajib menjaga keamanan masyarakat melalui tangan Polri, maka pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan mereka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.
Selain itu, lanjut Masinton, Kementerian Keuangan selayaknya juga bisa memahami hal ini, dengan memberikan dukungan berupa evaluasi alokasi anggaran yang tidak mendesak, agar bisa dimasukkan dengan kebutuhan yang diperlukan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi Menkeu bisa mencari, mana yang bisa dipangkas. Jika ditemukan, maka tinggal dipangkas kebutuhan yang tidak mendesak itu. Misalnya, batalkan dulu kenaikan tunjangan buat pejabat. Ini kan belum mendesak," pungkasnya.
Diketahui, guna memenuhi belanja pegawai dan operasional institusinya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 20,09 triliun, untuk tahun anggaran 2016. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisi III DPR, saat rapat dengar pendapat di DPR RI Senayan, Kamis (17/9).
Menurut Kapolri, jika tidak ada tambahan anggaran, maka para anggota Polri yang baru dikhawatirkan tidak akan menerima gaji. Dirinya juga menjelaskan, saat ini anggaran Polri yang hanya sebesar Rp 67 triliun, hanya cukup untuk 11 bulan ke depan. Oleh karenanya, penambahan anggaran itu diperlukan, hingga total angkanya mencapai angka Rp 87 triliun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaAlokasi anggaran untuk TA 2025 akan digunakan untuk menjalankan lima program utama Polri.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri mengajak masyarakat untuk bisa menjaga perdamaian di tengah perbedaan pendapat dan pilihan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya