PDIP Incar Kursi Kemenkum HAM, Kemendes PDTT dan Kementan
Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai permintaan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait jatah kursi kementerian adalah hal wajar. Menurutnya, sebagai partai pemenang, PDIP berhak meminta jatah lebih banyak dari partai koalisi lain.
"Itu sangat fair yah, walaupun itu tetap ditentukan oleh prerogatif Presiden (Jokowi) itu disampaikan secara terbuka. Partai pemenang iya wajar saja menyampaikan terbuka," kata Masinton di Denpasar, Bali, Jumat (9/8).
"Itu dari keterbukaan Ibu Megawati, kepada Bapak Jokowi di forum kongres langsung disampaikan. Tidak perlu harus bisik-bisik minta ke Bapak Jokowi tapi Ibu Mega di dalam forum kongres terbuka langsung menyampaikan PDIP ingin tetap membangun pemerintahan ini dengan menteri yang Banyak," ungkapnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Saat ditanya berapa idealnya menteri yang akan berada di dalam Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masinton hanya mengatakan kalau saat periode pertama PDIP mendapat lima menteri tinggal ditambah saja.
"Kalau sekarang ada lima yah. Kalau nambah, tinggal ditambah saja kan itu tergantung Presiden nambahnya berapa," imbuhnya.
Masinton juga menjelaskan untuk menteri di bidang apa saja yang dinginkan PDIP, dia mengatakan yang terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Iya hukum, kalau kami berharap portofolio pertanian pedesaan yah PDIP. Karena di sana banyak konstituennya. Itu harap kita, tapi Presiden yang menentukan," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaMegawati lalu merasa kasihan dengan PDIP seperti dikucilkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan soal peluang partainya mengandeng Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPengurus PDIP dari seluruh Indonesia kemballi meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaMegawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaMegawati awalnya memilih untuk pensiun dari dunia politik di usianya yang ke-77
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya