PDIP jadikan kemenangan di daerah modal Pileg dan Pilpres

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan berdasarkan hasil pilkada serentak jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung PDIP meningkat. Hal ini bakal menjadi modal partai besutan Megawati Soekarnoputri, untuk berlaga di Pileg dan Pilpres 2019.

"Jumlah kader yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan telah meningkat secara signifikan dari 214 pada 5 tahun sebelumnya, menjadi 345 orang. Prestasi dan kinerja para kader ini yang akan menjadi wajah partai dalam memenangkan Pileg dan Pilpres. Pileg dan Pilpres di depan mata, disitulah konsentrasi utama kami saat ini," katanya dalam keterangan pers, Kamis (28/6).

Dia menuturkan, Pilkada bagi PDIP merupakan mekanisme kelembagaan untuk mencari pemimpin. "Sekolah kepala daerah menjadi syarat wajib yang harus diikuti calon. Ini sebagai tanggung jawab Partai di dalam menyiapkan pemimpin," jelasnya.

PDIP dalam pemilihan tingkat Gubernur berhasil memenangkan enam dari 17 provinsi yang berlaga. Provinsi itu adalah Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Utara.

"Untuk pertama kalinya Bali dipimpin kader Partai. Dari 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader Partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur," imbuh Hasto.

Tingkat kabupaten kota, PDIP memenangkan 60 persen daerah. Mereka menang di 91 daerah dari 152 yang diikuti. Para kader yang terpilih, 33 orang menjadi kepala daerah, 38 orang menjadi wakil kepala daerah.

"Kemenangan PDI Perjuangan berada di tingkat kabupaten kota. Yang menggembirakan jumlah kader Partai yang terpilih semakin banyak. Dengan demikian tolok ukur yang paling riil dalam pilkada ditentukan oleh jumlah kader yang berhasil menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, sebagai buah dari proses pendidikan politik kader," kata Hasto.

Bagi PDIP, hasil pilkada bukan segalanya. Sebab hal ini merupakan prinsip mereka untuk memegang teguh komitmen politik. "Kami selalu ingat pesan Ibu Megawati bahwa menang dan kalah hanya 5 tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi sehingga keadaban jangan dikorbankan karena Demokrasi harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia," tutup Hasto.