PDIP: Jangan-jangan Fadli Zon mau jadikan kantor DPR sarang oposisi

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, tudingan Fadli Zon yang menyebut Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai sarang tim sukses Joko Widodo jelang Pemilu Serentak 2019 berlebihan. Menurutnya, KSP membutuhkan orang-orang paham situasi di lapangan, misalnya politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin.

"Hiperbolisme, berlebih-lebihan. KSP membutuhkan staf yang paham lapangan, yang mampu membahasakan program dan hasil dengan cara yang sederhana," kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (24/5).

Sebab, kata Hendrawan, selama ini KSP lebih banyak diisi oleh orang-orang yang cakap dalam analisis tapi minim menguasai lapangan. Untuk itu, saat ini KSP membutuhkan orang-orang yang menguasai situasi di lapangan.

"Jadi untuk perimbangan butuh orang-orang yang paham lapangan," terangnya.

Hendrawan meluruskan, sarang atau pusat timses Jokowi sebenarnya berada di partai-partai pendukung. Dan seluruh mesin partai saat ini bergerak dalam rangka pemenangan Jokowi di Pemilu 2019.

"Yang sesungguhnya menjadi pusat timses adalah parpol-parpol pengusung atau pendukung. Mesin-mesin politik mereka yang terus bergerak tanpa henti," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR ini balik menuding Fadli ingin menjadikan DPR sebagai sarang oposisi. "Saya justru jadi bertanya, jangan-jangan Pak Fadli mau menjadikan kantor DPR-nya jadi sarang oposisi," tandasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon menuding KSP akan merekrut orang orang yang ada di lingkaran timses maupun calon timses Pemilu 2019. Termasuk Ali Mochtar Ngabalin.

"Saya gak menuduh begitu (Ali Ngabalin jadi tim sukses Jokowi), tapi kan jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut kan orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu karena itu dibiayai oleh APBN," kata Fadli.

Fadli juga melihat pembahasan maupun pertemuan di KSP kini hanya fokus untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Kalau dia jadi sarang timses itu akan terjadi abuse of power. Kita kan mendengar juga lah desas desus dan sebagainya itu sering kali pertemuannya itu bukan urusan negara tapi urusan bagaimana memenangkan lagi calon Presiden yang akan datang," ujarnya.

Fadli berujar, peran KSP juga kebablasan dibanding lembaga lembaga lain dan bukan juga kementerian. Walaupun KSP dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2015, namun harusnya Perpres tersebut mesti ada payung undang-undangnya.