PDIP jawab kritik soal tol Suramadu gratis: Jadi oposisi harus paripurna kajiannya

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan biaya tol Suramadu tak memiliki motif politik.

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada motif politik terkait penggratisan tarif jalan tol Surabaya dan Madura (Suramadu). Kata dia, jika memang bermotif politik maka seharusnya tol dengan traffic tertinggi yang harus digratiskan.

"Kan sederhana kalau Pak Jokowi kebijakannya terkait bermotif politik, kenapa tidak di ruas atau ruas tol yang padat trafficnya seperti Jagorawi. Jelas tuh berapa juta mobil yang masuk per hari, dikalikan dengan jumlah kepala keluarga pastinya sangat menguntungkan dari sisi politis," kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/10).

Menurutnya kebijakan dilakukan demi keadilan sosial. Dia pun meminta pihak yang mengkritik untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Makanya kalau jadi oposisi juga harus paripurna kajiannya, harus tahu bahwa mereka yang mempermasalahkan sejatinya harus tahu bahwa Pak Jokowi setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat di Madura," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan ini muncul setelah melalui proses yang panjang. Proses itu bermula dari penggratisan sepeda motor dan 50 persen bagi kendaraan roda empat.

"Pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada masyarakat di Pulau Madura. Jadi harus diberi insentif lagi. Lagi pula pembebasan ini tidak menimbulkan gangguan berarti dari sisi pendapatan sebelumnya," ujarnya.

"Jadi harus diberi insentif lagi, lagi pula pembebasan ini tidak menimbulkan gangguan berarti dari sisi pendapatan sebelumnya," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR ini meminta semua pihak untuk yakin bahwa jembatan non tol bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi Kota Madura. Serta meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Percayalah, empat tahun ini kan terlihat, bahwa Pak Jokowi itu lebih memilih bekerja dan meninggalkan legacy kebangsaan ketimbang berprasangka. Bahkan saat ini kan sdh memasuki masa kampanye, beliau justeru belum berpikir untuk berkampanye," ucapnya.

Kebijakan pemerintah menghapus tarif tol Suramadu mendapat kritik dari kubu oposisi. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku ragu penggratisan tol Suramadu tak terkait dengan Pilpres 2019.

Dia menyayangkan Jokowi sebagai petahana lebih mengandalkan kuasanya ketimbang adu gagasan dengan Prabowo Subianto.

"Tantangan adu gagasan-gagasan yang sering didengungkan Jokowi untuk kubu Prabowo makin jauh dari bukti. Yang terjadi adalah adu kuasa bukan adu gagasan yang tentu saja ada di petahana," ujar Sodik.

Presiden Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur.

Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.

"Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan," terang Jokowi.

Kemudian pada 2016, Jokowi mengaku mendapat masukan lagi. Kali ini permintaan agar tarif Jembatan Tol Suramadu dipotong 50 persen.