PDIP: Jokowi biar kerempeng berani naikkan BBM
Merdeka.com - Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM adalah kebijakan berani. Hal ini sebelumnya tak mampu dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ini kalau kami lihat, Pak Jokowi biar kerempeng tapi berani. Tapi ada orang gede (SBY) tapi enggak berani, itu sebabnya kita dorong," kata Hendrawan Supratikno di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/11).
Dia mengungkapkan dengan kenaikan BBM harus ada langkah konkret oleh pemerintah yang dirasakan masyarakat. Salah satunya dengan cara memburu mafia migas.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi menaikkan pangkat Prabowo? Jokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Pemerintah harus meningkatkan efisiensi produksi dan BBM. Nah, program yang pertama ini mafia migas, pemburu rente, kartel harus dikurangi karena kalau dibasmi agak sulit," kata Hendrawan.
Menurutnya, pemerintah harus mengembangkan sumber energi lain. Hal itu agar tak terjadi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. "Program diversifikasi dan konversi sumber energi harus dijalankan jangan sampai kita tidak bisa mengembangkan PLTA, biodiesel dan lainnya," terang dia.
Kebijakan perlindungan akibat kenaikan BBM harus diawasi. Jangan sampai kebijakan itu salah sasaran dan menyengsarakan rakyat. "Program pelindungan daya beli masyarakat dan sosial harus benar efektif dan transparan. KIS, KIP dan KKS cakupannya begitu luas," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak ada figur lain selain kader PDIP yang bisa mengklaim blusukan.
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaPramono bercerita bahwa dirinya meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan kepada para kader Gerindra untuk tidak malu menyebut berjuang bersama Jokowi
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto mengklaim mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya soal Jokowi.
Baca SelengkapnyaHubungan PDIP dengan Jokowi dikabarkan memanas, usai
Baca SelengkapnyaSelain dikecam pelbagai pihak, Rocky Gerung juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Indonesia Bersatu atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto menolak menanggapi lebih jauh ucapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal Jokowi yang nyaman berteduh di bawah Pohon Beringin.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang turun gunung mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya