PDIP ke Denny Soal Sistem Pemilu di MK:Benar Tidaknya, Dokumen Negara Tak Boleh Bocor
Merdeka.com - PDIP menanggapi pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Denny sebelumnya menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus sistem Pemilu 2024 tertutup atau coblos partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ada rahasia negara yang tidak mungkin bisa bocor.
"Saya enggak tahu, ini rahasia negara bisa bocor. Itu kan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan bahkan sekelas Denny yang ahli hukum sekalipun tidak boleh membocorkan ke publik," kata Said, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang yakin PDIP akan menang di Pileg 2024? 'Persiapan kami sangat matang. Untuk legistatif tinggal menunggu efek ekor jas dari Pilpres,' sebut Kepala Badan Saksi dan Pemenangan Nasional (BSPN) wilayah Bali AA Adhi Ardana, Jum’at (13/10).
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Di mana Pilkada 2024 paling rawan konflik di DIY? 'Berdasarkan data itu, dari seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY, memang Kabupaten Sleman yang paling tinggi. Bahkan Sleman menjadi kabupaten yang menduduki peringkat kerawanan nomor 25 di tingkat nasional,' kata Umi dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/7)
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
"Saya bingung, yang ahli hukum sudah tahu itu dokumen rahasia negara diumumkan ke publik. Itupun benar dan tidaknya kita kan tidak bisa mengonfirmasi balik. Yang kita tahu itu rahasia, dokumen negara lah kok bisa bocor," sambungnya.
Denny Indrayana Bikin Gaduh
Menurutnya, pernyataan Denny akan menimbulkan kegaduhan dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Itu tidak proporsional lah," tutur Kepala Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
Dia juga menekankan, isu tersebut hanya menguras energi masyarakat jika terus ditanggapi.
"Yang mau didapat publik apa? Publik nggak dapat apa-apa dari semua pernyataan yang seperti itu. Katanya itu kita suruh taat, suruh menunggu, apapun yang diputuskan kita akan ikut, ya belum diputuskan sudah bikin spekulasi. Yang bikin spekulasi pakar hukum, lah kita kebingungan juga," tuturnya.
Said sendiri enggan berandai-andai terkait putusan MK tentang sistem Pemilu. Dia menunggu putusan MK langsung dibanding harus berspekulasi.
"Orang belum diputuskan MK kok. Bagaimana kita mendahului dan menduga-duga, itu kerepotan sendiri bagi kita. Karena ketika menduga-duga kemudian muncul sakwasangka berikutnya, itu yang saya ingin menghindari. Tidak mau lah kita," imbuhnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaHasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya