PDIP klaim tak pernah daftarkan caleg mantan koruptor
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sikap dan komitmen partainya untuk mencalonkan calon anggota legislatif yang bersih. Bukan mantan terpidana korupsi.
"Oh betul," ujar Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Hasto mengklaim, PDIP telah berkomitmen mendaftarkan caleg yang bersih sebelum adanya peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
"Jadi ada atau tidak ada peraturan kami konsisten," tegasnya.
Menurutnya, komitmen itu terlihat ketika pilkada. Partai berlogo banteng moncong putih itu tak mengusung calon kepala daerah (cakada) yang yang terbelit kasus korupsi. Walaupun, bakal calon kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas tinggi.
"Di beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang menunjukkan praktik korupsi secara luar biasa. Meskipun punya kecenderungan elektabilitas tinggi kami tidak calonkan. Kami tidak ada cakada (calon kepala daerah) yang berstatus tersangka yang kami calonkan. Karena itu adalah sikap politik dari partai," tutur dia.
Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki aturan yang tegas terkait kadernya yang terjerat perkara korupsi. Jika terbukti mereka melakukan tindakan haram tersebut, maka, PDIP akan langsung memberikan sanksi pemecatan seketika. Baik itu ketika terkena OTT KPK maupun saat melakukan korupsi lewat penyalahgunaan kekuasaannya.
"Sehingga otomatis karena mereka tidak ber KTA(kartu tanda anggota) PDIP, otomatis tidak bisa mencalonkan sebagai caleg," kata Hasto.
Meskipun memiliki sikap demikian, dia menilai bahwa mereka yang telah menjalankan hukuman sebagai mantan terpidana korupsi merupakan tanggung jawab sosial bersama untuk dapat diterima dengan baik. Dikarenakan mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga para mantan terpidana korupsi tersebut dapat berproses sosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.
"Tanggung jawab sosial kita untuk bisa menerima mereka dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.
Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan terpidana untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaAda tiga surat yang telah diurus Sekretaris Kabinet itu untuk persiapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaMenurut Adian, pihaknya juga tidak peduli apapun pernyataan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaBila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya