PDIP Kritik Partai PRIMA: Berpolitik Harus Paham Konstitusi

Merdeka.com - PDI Perjuangan mengkritik Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dengan vonis meminta tahapan Pemilu ditunda.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, sebagai partai politik harus patuh terhadap konstitusi. Jangan gunakan celah hukum untuk menunda agenda Pemilu lima tahunan.

"Termasuk partai politik termasuk partai PRIMA harusnya betul-betul berpolitik harus memahami hukum yang didasarkan dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (4/3).

Terkait PRIMA yang tidak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu, kata Hasto, wajar syarat ketat diberlakukan. Ia membandingkan dengan syarat anak sekolah masuk TK atau SD.

"Jangankan sebuah partai untuk ikut pemilu memerlukan syarat yang ketat, kita masuk perguruan tinggi pun memerlukan syarat yang ketat, bahkan kita masuk TK SD memerlukan syarat," ujar Hasto.

PDIP pun menyelesaikan langkah hukum yang ditempuh PRIMA. Ketidakpahaman PRIMA bahwa ada syarat dipenuhi menjadi peserta Pemilu.

"Dengan demikian ketidakpahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi kriteria parpol ikut Pemilu sangat disesalkan PDIP, dan itu tidak dipahami partai PRIMA," ujar Hasto.

Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono itu merasa kecewa akibat tak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com