PDIP Minta Denny Indrayana Tanggung Jawab Ungkap Sumber Info soal Sistem Pemilu

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyelesalkan pernyataan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurutnya, hal ini menimbulkan spekulasi politik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Jadi dalam politik itu kami mengikuti aturan main. Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Hasto menjawab di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

"Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini," kata Hasto.

Hasto berharap, Denny bisa bertanggung jawab setelah mengungkap narasi MK sudah memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

"Sebaiknya beliau (Denny Indrayana) mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari MK," kata Hasto.

Terkait sistem kepemiluan, Hasto menyebut, PDIP partai yang siap dengan kondisi apa pun. Sebab, parpol berlambang Banteng moncong putih selalu mendorong pelembagaan partai.

"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup. Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.

Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny, kepada wartawan, Minggu (28/5).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion.

Dia enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Namun, dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut.

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” imbuh dia.