PDIP minta koalisi dukung Ahok, PPP yakin Jokowi tak akan intervensi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi Pilgub DKI Jakarta. Pernyataan ini menyikapi permintaan PDIP kepada partai Poros Cikeas yang memiliki jatah menteri di pemerintahan untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua.
"Yang jelas Pak Jokowi itu orang yang bijak. Yang akan melihat sesuatu tidak dari satu kepentingan-kepentingan saja," kata Arsul kepada merdeka.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
Arsul menyebut Jokowi sangat independensi dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam mengangkat atau mencopot menteri. Terkait kursi menteri dari partai, kata dia, Jokowi memiliki hak prerogatif yang tidak bisa dicampuri oleh kepentingan kelompok tertentu.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Kalau soal menteri itu kan domainnya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Siapapun orang jadi menteri dan dari partai manapun maka kapan dia diangkat dan diberhentikan itu kewenangan presiden," tegasnya.
Kendati demikian, anggota Komisi III ini menganggap permintaan PDIP adalah sesuatu yang wajar. Dalam mencari dukungan untuk Ahok-Djarot, Arsul melihat hal tersebut sebagai manuver dan komunikasi PDIP.
"Ya itu kan proses-proses permintaan, saya kira sikapinya wajar saja. Kita melihatnya hal yang wajar segala sesuatu pasti terjadi komunikasi. Dalam komunikasi tentu yang satu menyampaikan permintaan yang satu merespon. Ketika merespon itu kan kami juga sampaikan berbagai pandangan dari sisi kepentingan internal partai," tandas dia.
PPP sendiri belum menentukan arah dukungan di putaran kedua. Namun, mayoritas pendukungnya ingin agar PPP mendukung pasangan Anies-Baswedan-Sandiaga Uno. Aspirasi pendukungnya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan sikap politik.
"Kalau dari grassroot diakui mayoritas ingin PPP dukung Anies-Sandi, itu harus saya akui. Tentu semua jadi pertimbangan," pungkasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Trimedya Panjaitan berharap partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan ikut mendukung Ahok-Djarot memenangkan Pilgub DKI. Khususnya, bagi partai yang kadernya mendapat kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Kan di pemerintahan sama, menterinya sama-sama dapat. Ya di pemerintahan DKI juga kami harap sama," ujar dia.
Jika semua partai koalisi bersatu, dipastikan Trimedya kursi DKI akan lebih mudah dimenangkan Ahok-Djarot. Mengingat, setiap partai yang tergabung dalam koalisi memiliki massa untuk mendongkrak suara di Pilgub DKI nanti.
"Karena kalau itu terjadi, kalau parameternya pemilu 2014, kami hanya perlu 3-4 persen yang kami kerja. Partai pendukung kami tentu tahu dimana kantung-kantung suara mereka," pungkas Trimedya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaZulhas menegaskan, dukungan PAN ke Prabowo merupakan keputusan partai.
Baca Selengkapnya