PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi, NasDem: Jangan Asbun!

Merdeka.com - Politikus partai NasDem Irma Suryani Chaniago tidak terima Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet. Irma mengklaim bahwa dua menteri partai NasDem itu adalah orang berprestasi.

"Reshufle adalah hak prerogative presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun. Karena faktanya 2 Menteri Nasdem yang diminta dievaluasi adalah menteri punya prestasi," kata Irma di Jakarta, Minggu (25/12).

Irma mengklaim, di era kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya kebakaran hutan jarang terjadi, bahkan hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Selain itu, penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.

Siti juga membagi mana hutan tanaman rakyat dan hutan lindung dengan jelas. Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.

"Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan hektare selama ini hutan lepas ketangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan ditangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun," tegas Irma.

Irma lalu memuji Mentan Syahrul Yasin Limpo, dimana kementeriannya tumbuh di era pendemi. Dia menegaskan, tuduhan impor beras kepada Mentan adalah asal bicara tanpa data yang jelas.

"Dia (Dajrot) menuduh kalau Mentan senang impor, makanya kalau bicara jangan asal ngomong jika tidak by data. Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu impor karena stok beras dipetani cukup. Baca media dia biar enggak asbun dan paham siapa ngotot mau impor. Dan baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan berkinerja baik," tegas Irma.

Anggota Komisi IX DPR ini menegaskan, bahwa reshuffle hak prerogatif Presiden Jokowi. Irma yakin Jokowi tak akan melakukan hal-hal yang merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, masyarakat tahu dan merasakan hasil kerja baik mereka.

"Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri diatas termasuk yang harus di evaluasi dan jika akhirnya keduanya di reshuffle menurut saya itu pasti karena sebab lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri selalu menjalankan program pemerintah serta presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," tandasnya.

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan kepala negara ketika menjawab pertanyaan wartawan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi diminta menanggapi hasil survei Charta Politika Indonesia yang mayoritas publik menginginkan ada reshuffle kabinet.

"Mungkin," jawab Jokowi singkat.