Follow
PDIP minta pemerintah serius tangani masalah di Asmat
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjibtaning menegaskan Kementerian Kesehatan harus serius menangani persoalan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Karena ini adalah permasalahan sosial yang serius.
"Kementerian Kesehatan harus serius menangani wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat," kata Ribka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Menurutnya, Kementerian Kesehatan harus cepat tanggap dalam menangani masalah sosial di Asmat. Salah satunya dengan mengirim petugas kedokteran serta membangun fasilitas kesehatan.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
-
Kenapa Kementerian ATR membantu orang di pesisir? Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
"Cari terobosan dengan mengirim dokter dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di sana dalam jangka panjang, dan membangun fasilitas kesehatan yang lebih memadai," ujarnya.
Kondisi di Asmat, kata Ribka, sangat memprihatinkan mulai dari akses masuk ke desa hingga fasilitas yang belum memadai. Terlebih lagi banyak yang tidak mengetahui nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
"Listrik kan enggak ada, orang mau kirim SMS saja mesti pakai bambu karena enggak ada sinyal. Enggak ada TV dan listrik," ucapnya.
"Mereka bilang Presiden kita adalah Joko Soekarno, dan Wapresnya Jusuf Kambo," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banjir lahar dingin disertai banjir bandang terjadi karena tingginya intensitas hujan di daerah tersebut.
Baca Selengkapnya
Mensos Risma menceritakan, ia mengunjungi Sumba Timur karena merespon kisah seorang anak yang sakit dan nenek yang merawatnya meninggal.
Baca Selengkapnya
Siap-Siap Daftar, Kemenkes Sediakan 23.200 Formasi CASN 2024 dan Paling Banyak untuk PPPK
Baca Selengkapnya
Kerja sama ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dan RSUD Muara Badak.
Baca Selengkapnya
Saat ini baru ada 40 persen puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.
Baca Selengkapnya
Para Capres memiliki solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat
Baca Selengkapnya
Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Semakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca Selengkapnya
Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca Selengkapnya
Ahmad Ali menjelaskan permasalahan yang selama ini pasien alami adalah saat mereka mendapat surat rujukan dari faskes pertama, harus menempuh jarak jauh.
Baca Selengkapnya
Pemprov Sulut menggelontorkan anggaran hingga 30 persen untuk memberikan akses kesehatan seluas-luasnya kepada publik.
Baca Selengkapnya