PDIP minta rencana kenaikan gaji PNS tak dikaitkan elektoral Jokowi di 2019

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan pada tahun anggaran 2019 adalah hal positif. Dia juga berharap rencana kenaikan gaji ASN ini tidak dikaitkan dengan elektoral Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"Bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral karena Pak Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Hasto menegaskan, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada 2014 berkat prestasinya. Dan kepemimpinannya yang merakyat.

"Bukan karena politik Bansos sebagaimana terjadi secara massif pada tahun 2009 lalu," ungkapnya.

Menurutnya, di tahun 2008 dan 2009 terjadi politik bantuan sosial (Bansos) melalui Bantuan Langsung Tunai kemudian distribusi rakyat miskin. Kata dia, segala sesuatunya dikaitkan dengan Elektoral pihak tertentu.

"Pak Jokowi belajar dari itu dan kami kemudian tidak ingin menjadikan APBN hanya sekedar alat elektoral," ucapnya.

Diketahui, dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo membawa kabar baik bagi para PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun depan, pemerintah akan kembali menaikkan gaji para ASN. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

"Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Kamis (16/8).