PDIP Minta THR Presiden, Menteri & Anggota DPR Dimaksimalkan untuk Covid-19

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak membagikan THR kepada pejabat pemerintah hingga anggota DPR. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Ini kebijakan bagus untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengumumkan bahwa tidak ada THR bagi Presiden, Menteri, Anggota DPR hingga ASN eselon I dan II. Sementara ASN eselon III ke bawah dan TNI-Polri, tetap mendapatkan THR dari pemerintah," katanya kepada merdeka.com, Kamis (16/4).

Meski demikian, dia menegaskan, bahwa kebijakan harus harus didukung langkah-langkah strategis yang tepat sasaran. Dengan begitu agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya.

Dia menambahkan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ada penurunan anggaran pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak. Kemenkeu memprediksi ada penurunan hingga 10 persen.

"Implikasinya, akan ada pemotongan anggaran untuk TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), sebesar Rp94 triliun. Pemerintah harus memastikan dana ke daerah untuk optimasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama dukungan terhadap petani dan nelayan," ujar dia.

Politikus PDIP ini menekankan bahwa anggaran Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 harus dikelola sangat baik dan transparan. Jangan sampai menguntungkan segelintir elite dan merugikan rakyat.

"Rakyat butuh kebijakan-kebijakan yang langsung diterima manfaatnya, terutama pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19," tandasnya.