PDIP nilai mustahil Pj Gubernur bisa pengaruhi pemilih di Pilgub Jabar
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tertarik mencampuri urusan Kemendagri melantik Sestama Lemhannas M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. PDIP percaya apa yang dilakukan Kemendagri sudah sesuai aturan.
"Yang jelas kami percaya, Kemendagri akan selalu menonjolkan aspek kompetensi, integritas dan netralitas dalam penunjukan Pj," ucap Hendrawan, Selasa (19/6).
Dia menuturkan, jangan berlebihan menilai seorang Penjabat Gubernur yang hanya duduk beberapa hari, kemudian bisa mempengaruhi kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Mengapa Kemendagri melantik Pj. Ketua TP PKK? Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketum TP PKK Nomor 012/KEP/PKK.PST/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Ketua TP PKK pada 6 Provinsi tanggal 22 Mei 2024.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
"Kita juga jangan berlebihan menilai seakan-akan seorang Pj yang tugasnya hanya beberapa hari, akan bisa memengaruhi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Jadi para politisi jangan buat panggung untuk melakukan eksternalisasi risiko dan internalisasi manfaat dari proses penunjukan Pj," ungkap Hendrawan.
Dia menilai, Kemendagri sudah memberi penjelasan cukup lengkap tentang proses dan persyaratan penunjukan tersebut.
"Dalam iklim demokrasi yang transparan, rakyat akan memberi penalti terhadap tingkah politik yang tidak jujur dan tidak patut," ungkap Hendrawan.
Terkait pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyatakan ada penguasa yang lampaui batas, sehingga cederai keadilan dan akal sehat, dinilai tidak tepat.
Pasalnya, jika dipandang penunjukan untuk intervesi Pilkada, jelas hal itu tidak mungkin.
"Lagian, 10 hari terakhir sebelum coblosan apa bisa mengubah preferensi pemilih? Jika ini dicurigai mau intervensi pilkada, santai dan tetap jernihlah di masa menjelang lebaran ketupat," ucap politisi PDIP Eva Sundari saat dihubungi secara terpisah.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta
Baca SelengkapnyaMenurut Adian, pihaknya juga tidak peduli apapun pernyataan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaLewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir
Baca SelengkapnyaSaat ditanya, PKB akan mengusung sosok siapa di Pilgub Jawa Barat, Jazilul menyerahkan sepenuhnya ke DPW PKB Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin masuk dalam figur yang dipertimbangkan PDIP untuk didukung pada Pilgub Jabar.
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca Selengkapnya