Follow
PDIP ogah lobi Jokowi soal revisi UU KPK: Ini tentang hati nurani!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan sikap resmi tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. PDIP pun ternyata sebagai partai pendukung ogah melobi Jokowi agar setuju UU KPK ini segera direvisi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengakui jika nasib revisi UU KPK hanya tinggal menunggu sikap resmi Jokowi setuju atau tidak. Menurut dia, parpol di DPR termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan semangat memperkuat lembaga antirasuah itu.
Namun dia menegaskan, PDIP ogah melakukan lobi dengan Jokowi. Menurut dia, harusnya Jokowi setuju karena revisi UU KPK soal hati nurani, korupsi di Tanah Air sudah merajalela.
-
Bagaimana cara memperbaiki proyek? Mendapati ketidaksesuaian ini, Rudy menegur pelaksana proyek dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan kontrak perjanjian proyek.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
"Tidak ada pendekatan PDIP, ini soal hati nurani," kata Arteria saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/10).
Arteria menjelaskan, sebaiknya Jokowi bersama pemerintah membaca baik-baik draf revisi yang diusulkan oleh PDIP Cs di DPR. Menurut dia, KPK ingin diperkuat agar pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya.
"Pelajari dulu drafnya, penanganan korupsi harusnya silent, tapi tepat sasaran. Saran saya, pimpinan DPR biar enggak jadi polemik konsultasi dengan presiden," tutur dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya
Bahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya