Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Pasang Badan Ahmad Basarah Dipolisikan Karena 'Soeharto Guru Korupsi'

PDIP Pasang Badan Ahmad Basarah Dipolisikan Karena 'Soeharto Guru Korupsi' Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Ahmad Basarah. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, terkait pernyataannya yang menyinggung nama Presiden ke-2 RI Soeharto. Terkait hal ini, PDIP siap memberikan bantuan hukum kepada Ahmad Basarah.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sudah menyiapkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum ke Basarah. Sebab, dia menilai apa yang disampaikan Ahmad Basarah adalah sebuah kebenaran dalam politik.

"Kita siap ya, advokat-advokat banyak yang membantu pak Ahmad Basarah. Apa yang dilakukan pak Ahmad Basarah adalah sebuah kebenaran dalam politik. Kita dukung," kata Hasto di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Orang lain juga bertanya?

Hasto menyebut partainya menanggapi santai pelaporan terhadap Basarah. Menurut dia, pelaporan itu akan menjadi momentum untuk membuka tabir agar rakyat mengetahui siapa yang menjadi poros korupsi di Indonesia.

"Biarkan menjadi momentum untuk dibuka sekaligus, biar rakyat tahu siapa yang menjadi poros dari korupsi," ucapnya.

Hasto menyatakan, masyarakat Indonesia belum lupa akan kasus pengadaan jeruk yang diatur oleh putra-putri Soeharto di Pontianak yang berujung rugi. Selain itu, dia juga menyinggung kasus cengkeh, proyek mobil Timor, hingga pendirian sejumlah yayasan di era kepemimpinan Soeharto.

"Rakyat juga masih ingat dulu, ada jeruk yang diatur di Pontianak oleh putra putri beliau (Soeharto) malah kemudian collapse, cengkeh siapa yang ngatur, mobil Timor, yayasan-yayasan, itu semua kan korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, Basarah dilaporkan oleh seorang warga bernama Rizka Prihandy atas dugaan Tindak Pidana Pasal 156 KUHP Jo Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Yang melaporkan adalah warga negara Indonesia yang punya kebanggaan kepada Soeharto. Melaporkan Ahmad Basarah karena pernyataannya di media yang menyebut Soeharto bapak korupsi dan guru korupsi," ujar kuasa hukum Rizka Priandy, Heryanto di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin 3 Desember 2018 malam.

Heryanto mengatakan, Ahmad Basarah sudah memberikan komentar yang memberikan kesan buruk di media massa.Dalam laporan itu, ia membawa sejumlah barang bukti berupa kliping dari media online.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Kasus yang Membelit Hasto di Polda Metro Jaya hingga Ditertawakan Megawati
Ini Kasus yang Membelit Hasto di Polda Metro Jaya hingga Ditertawakan Megawati

Hasto juga mengaku ditertawai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
PDIP Solo Siap Bergerak Amankan Hasto dan Staf Lantaran Diperiksa KPK
PDIP Solo Siap Bergerak Amankan Hasto dan Staf Lantaran Diperiksa KPK

Dia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Adik Prabowo Dipolisikan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi
Adik Prabowo Dipolisikan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

Hashim dilaporkan ke Polres Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya
Megawati Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap Penyidik 'Kuningan', Ini Respons Jubir KPK
Megawati Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap Penyidik 'Kuningan', Ini Respons Jubir KPK

Hal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Profil Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Kader PSI
VIDEO: Profil Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Kader PSI

Sugeng Teguh Santoso juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor

Baca Selengkapnya
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo

Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Megawati Ancam Datang Jika Sekjen PDIP Hasto Digulung KPKSaya Enggak Bohong!
VIDEO: Emosi Megawati Ancam Datang Jika Sekjen PDIP Hasto Digulung KPKSaya Enggak Bohong!

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut buka suara soal kasus Harun Masiku. Presiden kelima RI ini siap pasang badan jika Hasto Kristiyanto ditangkap KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto & Adian PDIP Dipolisikan Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi
VIDEO: Hasto & Adian PDIP Dipolisikan Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi

Sejauh ini kepolisian belum bisa menerima laporan dari karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan.

Baca Selengkapnya
Diperiksa Polisi dan Bakal Dipanggil KPK, Hasto: Masih Kecil Dibanding Perjuangan Bung Karno dan Bu Mega
Diperiksa Polisi dan Bakal Dipanggil KPK, Hasto: Masih Kecil Dibanding Perjuangan Bung Karno dan Bu Mega

Menurutnya, dua pemanggilan itu tak sebanding dengan intimidasi yang pernah dialami Soekarno dan Mega.

Baca Selengkapnya
Penuhi Panggilan Polisi, Sekjen PDIP Hasto: Ini Saya Bawa Banyak Bukti
Penuhi Panggilan Polisi, Sekjen PDIP Hasto: Ini Saya Bawa Banyak Bukti

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini

Baca Selengkapnya
Selain Sentil Penguasa, Ini Pidato Megawati Singgung Korupsi Berjemaah hingga Kepungan Politik
Selain Sentil Penguasa, Ini Pidato Megawati Singgung Korupsi Berjemaah hingga Kepungan Politik

Ketum PDIP Megawati bebrapi-api saat pidato menyinggung soal penguasa saat ini.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Selengkapnya