Follow
PDIP: Pemilu Langsung Menyebabkan Korupsi dan Ketegangan Politik
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, evaluasi perlu dilakukan karena pemilu langsung menyebabkan tingginya biaya, korupsi dan ketegangan politik. Alasannya karena sistem tersebut bercita-rasa liberal kapitalistik.
"Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senapas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," katanya di Jakarta, Jumat (8/11).
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kenapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua. Nilainya mencapai Rp150 juta per TPS (Tempat Pemungutan Suara). Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon. Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Mengapa Pemilu penting bagi Indonesia? Tujuan pemilu sebenarnya bukan hanya sekadar untuk memilih wakil rakyat saja. Yang mana mereka akan mewakili aspirasi masyarakat di lembaga perwakilan.
-
Kenapa asas Pemilu di Indonesia penting? Asas Pemilu ini saling melengkapi, menciptakan fondasi yang kokoh untuk melibatkan masyarakat secara langsung dan menyeluruh dalam proses demokrasi.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
Pemilu Langsung Munculkan Oligarki Baru
Dalam demokrasi Pancasila, dia mengungkapkan, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara dikedepankan. Menurutnya, Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih.
"Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," jelasnya.
Hasto mengungkapkan, PDIP telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal Partai, yang menempatkan merit sistem melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Semuanya diterapkan secara musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.
"Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai," tutupnya.
Tito akan Kaji Pemilu Langsung
Sebelumnya, Tito mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang. "Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito.
Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Udah mahar politik," ucapnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya
Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 bukan sekedar Jokowi effect.
Baca Selengkapnya
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan, kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus terus dibangun.
Baca Selengkapnya
Di hadapan mahasiswa, Hasto menyinggung soal demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya