PDIP pertanyakan keseriusan anggota DPR soal hak angket kasus e-KTP

Merdeka.com - Anggota Fraksi PDIP Aria Bima menilai usulan hak angket korupsi e-KTP yang diusulkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kurang tepat. Namun, Aria memahami latar belakang usulan hak angket korupsi proyek e-KTP karena meragukan integritas dan kapabilitas KPK dalam kasus mengusut kasus tersebut.

"Menurut saya kurang tepat tetapi itu kawan-kawan kalau ingin memang mengajukan usulan hak angket. Menurut saya karena proses hukum dan KPK ini kan masih diragukan integritas kewenangan KPK yang selama ini mampu menindaklanjuti kasus-kasus pidana korupsi khususnya DPR," kata Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Aria pun mempertanyakan keseriusan anggota-anggota DPR dalam mengajukan hak angket terhadap masalah tertentu. Menurutnya, banyak angket yang akhirnya menguap semisal angket pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Diajukan saja tetapi yang benar serius lah bahasa dari awal mengajukan hak angket tidak pernah benar cuma sampai pimpinan. Yang ini saja belum jelas soal hak angket Pilkada atau soal Ahok," tegasnya.

"Jadi saya ini dulu termasuk orang yang paling produktif soal hak angket atau interpelasi 5 tahun yang lalu tetapi minimal kandas di Paripurna. Voting itu kalau ini kadang di pimpinan hilangnya enggak jelas ditelan Bumi. Apakah jadi atau tidak," sambung Arya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak angket atas kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah anggota dewan. Penggunaan hak angket ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menelisik secara menyeluruh dugaan keterlibatan aliran dana e-KTP kepada anggota-anggota DPR.

"Kalau yang kayak begini begini ini ini sebaiknya diangketkan saja sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya. Saya kalau ada teman-teman dari fraksi-fraksi lain ada ya sudah ayo kita sama-sama investigasi menyeluruh deh proses penyelidikan dan semuanya panggilan saja. Bagaimana itu orang terima uang periksa dong beneran," ujar Fahri

Fahri curiga ada pihak-pihak yang menyembunyikan keterangan palsu sehingga menyeret nama-nama politisi Senayan ke dalam pusaran korupsi mega proyek itu. Kasus e-KTP dinilainya telah menciptakan kegaduhan politik nasional.

"Kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional. Kita dibikin ramai, masalah inti enggak selesai. Apalagi masalah e-KTP mangkrak kan. Karena seluruh proses administrasi negara terhenti," terangnya.

Kasus serupa, kata Fahri, terjadi saat politisi PKS Lutfi Hasan Ishaaq terjerat korupsi dagang sapi. Dalam kasus itu, banyak anggota DPR yang diduga terlibat namun hanya Lutfi yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat korupsi bersama Lutfi justru menjadi rusak.

"Nah ini yang saya bilang kenapa mengirim persoalan ini di ruang publik kan sayang dong keluarga orang namanya hancur kan belum tentu. Padahal kan sudah saya bilang kan ada ribuan orang tokoh partai mondar-mandir namanya disebut tapi cuma satu orang yang jadi tersangka seperti di kasus Lutfi Hasan Ishaaq yang lain terus di mana sudah ancur namanya," jelasnya.