PDIP Puji SBY soal Instruksi Agar Kader Tak Ikut Kegiatan Inkonstitusional
Merdeka.com - Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memuji sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, SBY mengeluarkan surat edaran untuk kadernya supaya tidak ikut serta dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.
Hasto menilai surat tersebut menunjukkan karakter sejati pemimpin. Instruksi tersebut dia apresiasi.
"Surat yang sangat baik kami berikan apresiasi, dan ketaatan kita pada konstitusi menunjukkan karakter sejati dari pemimpin itu," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Sependapat dengan SBY, Hasto meminta semua pihak menghormati tahapan pemilu. Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu juga mengingatkan sudah ada deklarasi pemilu damai yang sudah disepakati dua kubu.
"Jadi mari kita bersama sama hormati seluruh tahapan tahapan, terlebih sudah ada tanda tangan untuk deklarasi damai, mau menang atau kalah semua menerima karena semua itu adalah untuk indonesia kita," kata Hasto.
Sebelumnya, SBY mengeluarkan instruksi pascapemilu 2019. Instruksi tersebut meminta kadernya tidak ikut kegiatan bertentangan dengan konstitusi. Serta, SBY meminta pejabatnya yang berdinas di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membenarkan soal surat instruksi SBY tersebut. Menurut Amir, inti pesan SBY itu agar tetap mengawal hasil Pemilu 2019 sesuai Undang-undang.
Dalam surat perintah SBY yang diterima merdeka.com, surat itu ditujukan kepada Sekjen Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Amir belum bisa memastikan, alasan di balik dikeluarkannya perintah tersebut. Dia hanya bisa memastikan petinggi Demokrat akan segera dipanggil untuk bertemu Presiden ke-5 RI ini.
"Kami lagi menunggu ini kemungkinan dalam waktu dekat kami akan dipanggil dalam waktu dekat dan disitulah segala sesuatu menjadi lebih jelas," ujar Amir.
Namun dia menilai surat perintah SBY ini sebagai sesuatu yang lumrah. Sehingga tak perlu lagi dilebih-lebihkan.
"Saya kira dengan nalar yang wajar ya tentunya kami membaca situasi saat ini jadi sangat wajar untuk kita. Saya kira wajar-wajar sekalilah. Mengingat itu saya kira sangat wajar," ucapnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto meminta Jokowi menunjukkan sikap keteladanannya
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengaku jika komunikasi yang dilakukan dengan Partai Demokrat tidak menemukan jalan buntu (deadlock).
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaDia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan hal itu.
Baca SelengkapnyaHasto bilang kunci utama PDIP menghadapi Pilkada November mendatang adalah soliditas
Baca Selengkapnya