PDIP rekomendasi dua srikandi Dewanti-Musrifah di Pilbup Malang

Merdeka.com - PDIP akhirnya menjatuhkan rekomendasinya kepada Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Malang. Setelah mengantongi surat rekomendasi bernomor 584/IN/DPP/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015, pasangan dua srikandi tersebut akan bertarung dalam Pilkada yang digelar serentak, 9 Desember 2015 mendatang.

Keduanya akan menghadapi pasangan Rendra Kresna-Sanusi yang diusung oleh PKB, NasDem dan PPP. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sri Untari mengatakan, banyak pertimbangan sehingga partainya mengusung Dewanti-Masrifah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam rangka upaya serius memenangkan pertarungan.

"Keduanya memenuhi syarat yang diinginkan partai dan menjadi entry poin positif sebagai figur perempuan yang ditunjuk PDIP," kata Untari kepada wartawan di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Sabtu (25/7) petang.

PDIP, kata Untari, sangat serius dalam pelaksanaan Pilbup Malang. Keduanya merupakan formula terbaik yang bisa dipercaya mengemban amanat.

"Ini pertama bagi PDIP, mengusung dua figur perempuan dalam Pilkada. Partai tidak akan main-main, karena pengambilan keputusan melibatkan Ketua Umum," tegasnya.

Pihaknya sekarang akan berkonsentrasi untuk menyolidkan pengurus, kader dan mesin partai. Seluruh komponen akan patuh dengan keputusan partai.

Dewanti sebelumnya dikenal sebagai politisi Partai Golkar. Namanya sudah sangat dikenal di wilayah Malang Raya, apalagi statusnya sebagai istri Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Dewanti sendiri kini menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Wilayah PDI-P, selain juga aktif sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang.

Sedangkan Musrifah adalah Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Malang. Dia dinilai memiliki massa kuat di lingkungan Muslimat. Keseharian Musrifah sebagai Guru PNS di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dalam pernyataannya, Dewanti Rumpoko menjanjikan akan memberikan pendidikan secara gratis kepada warga Kabupaten Malang. Pihaknya mengaku prihatin dengan kondisi Kabupaten Malang yang memiliki jumlah penduduk nomor dua termiskin di Jawa Timur.

Dewanti menjanjikan program pendidikan gratis sembilan tahun nasional akan berjalan secara baik. Selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi warga melalui program pemberdayaan dengan disertai perbaikan akses transportasi.

"Sekarang ini, sekolah gratis tetapi harus mengeluarkan ongkos transportasi, berarti sekolahnya tidak gratis," katanya. (mdk/eko)