PDIP sayangkan cara Teman Ahok galang dukungan KTP
Merdeka.com - Politisi PDIP, Arteria Dahlan menilai proses penggalangan dukungan yang dilakukan Teman Ahok pada akhirnya mempersulit proses verifikasi data. Sebab penggalangan 1 juta KTP untuk Ahok dilakukan di mal atau di posko-posko.
Berbeda dengan calon perseorangan lainnya yang justru mendatangi rumah-rumah pendukung dengan cara mencacah dukungan secara manual.
"Jadi konsepnya rumahnya dulu diketahui baru habis itu mana orangnya mana KTPnya. Kalau ini kan enggak, KTP nya dulu baru sekarang cari rumahnya, itu kan sulit. Jadi kebingungan sekarang," kata Arteria di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Bagaimana pelaku menjalankan modus penipuan ini? Kesaksian Korban Belum lama ini, terungkap modus kejahatan baru yang menyasar para pencari kerja. Diungkap sejumlah korban yang baru saja melakukan interview di salah satu lokasi berkedok perusahaan di Duren Sawit, pelaku membujuk agar sejumlah uang diserahkan. Bukan tanpa alasan, para korban turut dijanjikan segera mendapat pekerjaan impian. Sontak, uang tersebut diminta pelaku.
Arteria yang juga anggota Komisi II DPR ini menyebut, sebagai pihak yang merevisi Undang-undang Pilkada, para pendukung calon independen harus dibuktikan secara fisik terlebih dahulu sebelum KTP sebagai identitas resmi pendukung. Sebab cara-cara yang digunakan oleh Teman Ahok menyulitkan saat verifikasi faktual dan rentan pemalsuan.
"Misalnya saya pakai alamat rumah orangtua tapi saya sudah tinggal di tempat berbeda, jadi kalau mau diverifikasi kan jadi sulit. Itu kalau yang benar. Kalau yang salah kan bisa saja orangnya tinggal di mana terus KTP-nya pinjem sama orang Jakarta buat dukungan Ahok," jelasnya.
Namun demikian, dirinya berharap proses verifikasi faktual pendukung Gubernur DKI Jakarta itu tidak menjegalnya untuk maju dari jalur independen.
"Jangan sampai masalah ini jadi menghambatnya. Jadi jelas kalau Pak Ahok kepilih karena didukung masyarakat Jakarta, kalau enggak kepilih ya memang karena enggak kepilih," tuturnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengaku heran bakal pasangan calon jalur independen Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun-Kun Wardana bisa dengan mudah lolos tahapan Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaDharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaKeduanya pernah menjadi gubernur. Akankan berpotensi menang jika keduanya berduet?
Baca SelengkapnyaPPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca Selengkapnya