Follow
PDIP Sebut Belum Ada Keputusan Partai Non-koalisi Masuk Kabinet
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada keputusan pasti apakah partai non-koalisi seperti Gerindra, bergabung dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, dialog masih terjadi menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10).
Dia mengungkapkan, penambahan koalisi harus diputuskan bersama antara Presiden Jokowi dan seluruh pengurus partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Hasto menerangkan, meski presiden memiliki hak prerogatif, tetapi urusan koalisi fatsunnya dibicarakan bersama partai-partai.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Kenapa koalisi dibentuk di Indonesia? Dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, koalisi dibentuk dengan tujuan agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden.
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," jelasnya.
Hasto mengatakan, dalam demokrasi check and balance tetap diperlukan. Tetapi, dia tidak memungkiri untuk konsolidasi kekuatan nasional, koalisi pemerintahan bisa menambah anggotanya.
"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua koalisi.
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Kalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca Selengkapnya
Apabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.
Baca Selengkapnya