PDIP Sebut Bukan Hal Negatif Jika Partai Percepat Kongres atau Musyawarah

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercepat Kongres menjadi bulan Agustus 2019, yang seharusnya di awal tahun 2020. Langkah ini pun seolah-olah diikuti hampir semua partai.

Sebut saja PKB yang seharusnya September 2019 menjadi Agustus. Yang terakhir wacana adanya dorongan Munas Golkar, di bulan Agustus atau September, yang seharusnya akan berada di bulan Desember.

Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, tidak buruk jika partai-partai lain mengikuti langkah partainya mempercepat Kongres ataupun Musyawarah.

"Jangan anda berpikir, bahwa katakanlah mengikuti atau seolah meniru itu buruk. Itu kan hal yang baik juga. Untuk persiapan tahun depan di Pilkada," ucap Eriko di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Dia menuturkan, dengan mempercepat struktur di partai, tentu sebagai partai koalisi, akan mempermudah pekerjaan pemerintahan ke depan. Menurutnya, ini menjadi hal yang spesial bagi Presiden Jokowi.

"Memang kami merasa, kalau teman-teman, saudara kami (parpol koalisi) mengikuti langkah kami untuk lebih cepat. Itu sangat baik. Artinya, semua sudah siap dan istimewa bagi Pak Presiden. Semua partai sudah siap untuk kawal beliau untuk periode kedua ini," ungkap Eriko.

Selain itu, masih kata dia, para partai bisa segera mempersiapkan kader-kader terbaik mereka. Karena menurut pengalamannya, memilih calon yang terbaik membutuhkan waktu. Khususnya untuk Pilkada.

"Karakter masyarakat di daerah itu beda. Seperti apa, kemudian yang mau dicapai disana, kemudian setiap daerah punya keunggulannya sendiri. Mungkin di satu daerah kita harus fokus pada kelautannya, mungkin di satu daerah kita harus fokus pada pertaniannya," jelas Eriko.

"Mencari calon yang memadai atau yang mendekati sempurna, tidak ada yang sempurna, ini kan juga tidak dengan waktu yang singkat. Kemudian lagi, apa setelah dapat, mensosialisasikannya. Inilah perlu waktu yang cukup lama," lanjut dia.

Terlebih, menurut Eriko, Presiden Jokowi yant akan dilantik 20 Oktober mendatang, maka partai harus segera seiring sejalan. Bukan hanya di tingkat eksekutif saja, tapi di legislatif juga harus.

"Ini harus seiring sejalan. Tidak bisa kalau tidak dikawal di legislatif. Tidak bisa hanya soal di eksekutif saja. Kalau tidak siap, partai gimana," pungkasnya. (mdk/ded)