PDIP sebut cara terbaik serang elektabilitas Ahok lewat penggusuran

Merdeka.com - Meski masa kampanye Pilgub DKI belum dimulai, tetapi para kandidat dan parpol pendukung sudah saling serang. Salah satunya dari tim pemenangan Anies-Sandiaga yang menyebut kebijakan penggusuran era Ahok-Djarot dinilai tidak manusiawi dibandingkan saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menilai, tudingan tersebut diyakini lawan politik sebagai cara terbaik untuk menurunkan elektabilitas duet Ahok-Djarot. Cara ini, katanya, juga bertujuan untuk menaikkan popularitas jagoan parpol lain.

"Untuk pendukung penantangnya Pak Ahok-Djarot memang tidak ada cara lain untuk memperkenalkan kandidatnya. Atau mungkin diyakini bahwa cara terbaik untuk menaikan popularitas jagoannya adalah dengan mengkritik. Untuk men-down grade Ahok-Djarot," kata Andreas melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Senin (3/10).

Menurutnya, kritik terhadap kinerja Ahok-Djarot itu adalah trik lama selain kampanye hitam. Sayangnya, Andreas menegaskan upaya tersebut tidak akan berhasil. Sebab, warga Jakarta akan mengerti pasangan yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin dan yang hanya mencoba peruntungan.

"Terkesan tidak ada ide baru dari penantang Pak Ahok, tidak ada solusi. Selain daripada kritik dan negatif campaign," tegasnya.

"Pada akhirnya rakyat akan paham mana pasangan yang punya kualifikasi untuk memimpin DKI, dan mana pasangan yang sekedar coba-coba tarung," sambung Anggota komisi I DPR ini.

Seperti diketahui, Ketua tim pemenangan pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Seramengakui jika dalam penataan kota memang perlu dilakukan relokasi. Namun sebelum hal itu dilakukan, pemimpin daerah harus mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Kalau relokasi diperlukan tentu kita lakukan, tetapi kalau kata Babe (Ridwan Saidi) lemari lo geser diem aja, tapi orang lo geser ngamuk lah," kata Mardani dalam diskusi bertajuk 'Adu Strategi di Tanah Betawi', Jakarta, Sabtu (1/10).

Dia menilai, dalam kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), penggusuran yang dilakukan pemerintah provinsi Jakarta sering kali tidak tepat sasaran. Salah satunya, penggusuran di Kampung Muara Angke.

"Kami temukan di Muara Angke, nelayan dipindahkan ke apartemen ya enggak mungkin. Karena nelayan itu aktivitasnya melaut, gimana soal pembayaran dan pendapatannya," ujar dia.

"Kota indah itu diisi dengan perbedaan hetrogen, bukan hanya diisi orang kaya saja homogen," tambah dia. (mdk/rnd)