Follow
PDIP sebut Jokowi lebih mudah tunjuk cawapres jika JK tak terganjal UU Pemilu
Merdeka.com - Uji materi terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Wapres Jusuf Kalla atau JK sebagai pihak terkait dalam gugatan itu, dipandang sebagai salah faktor yang mempengaruhi penentuan cawapres Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
Dia menegaskan, faktor itu yang membuat pengumuman cawapres Jokowi agak lama.
"Ada faktor Jusuf Kalla, kalau seandainya tidak berkaitan dengan Pak JK sebagai Wapres dan kemudian tidak terkendala dengan pembatasan (masa jabatan Wapres), jauh lebih mudah diputuskan dari awal," ucap Andreas dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/8).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang diusung Golkar sebagai Cawapres Prabowo? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Selain itu, faktor lainnya, ada masukan-masukan dari parpol koalisi soal nama Cawapres Jokowi. Baik yang mengusung ketum parpol atau orang yang diunggulkan.
"Banyak yang menghendaki pimpinan partai atau orang yang dijagokannya ingin mendampingi Jokowi," jelas Andreas.
Meski demikian dia menganggap belum diumumkannya nama cawapres Jokowi merupakan hal yang biasa.
"Ini sama dengan Pilpres lalu. Ketika nama Jokowi muncul, dan cawapres itu terakhir. Dari pandangan saya itu biasa saja," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Di DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca Selengkapnya
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
Koalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
PKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca Selengkapnya
PDIP juga terbuka dengan usulan Partai Golkar yang kini tengah membangun kerjasama. Golkar terbuka untuk mengusulkan nama Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Hasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca Selengkapnya
Basarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca Selengkapnya
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Dalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca Selengkapnya