PDIP sebut pertemuan SBY-Prabowo untuk pemanasan 2019 boleh saja

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini diagendakan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu rencananya akan digelar di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam nanti (27/7).

Mendengar hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno meminta, pertemuan tersebut untuk tidak dibuat spekulasi yang berlebihan. Dia-pun hanya menilai pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi biasa antara para petinggi partai.

"Tak perlu kita buat spekulasi berlebihan. Biarlah dinamika politik berjalan dengan masing-masing tokoh, selalu mengutamakan kebersamaan, persaudaraan," kata Hendrwan di Kompleks Parelmen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

"Ini kan halal bihalal, saling memaafkan, kalau selama ini mungkin penuh dengan praduga, suudzon, sementara kita tak mau menjadi suul khatimah (mati dalam keadaan buruk), inginnya Khusnul khatimah. Oleh sebabnya kita berbaik sangka," ujarnya.

Namun PDIP juga merasa tidak terganggu jika nantinya Gerindra dan Demokrat berbicara soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Kalau pemanasan boleh saja, nggak ada masalah. Pemanasan kan sekali lagi, kalau tiap kali kita politik penuh kegaduhan, kapan kita bisa kerja?" ucapnya.

Sebelumnya diketahui, pertemuan SBY dengan Prabowo akan berlangsung di kediaman SBY, kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (27/7) sekitar pukul 20.30 WIB. "Jam 20.30 WIB malam ini di Cikeas," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan kepada merdeka.com.

Hinca belum mau mengungkap, apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Menurut dia, yang pasti Prabowo dan SBY akan membahas tentang kebaikan bangsa dan negara ke depan.

"Soal negara dan hal-hal lain, kita lihat nanti ya," singkat Hinca.

Sementara Jubir Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, pertemuan dilakukan karena Gerindra dan Demokrat adalah kubu yang ingin presidential threshold dihapuskan. Tidak seperti kubu partai pemerintah yang ingin presidential threshold sebesar 20 persen.