Follow
PDIP sebut Pilkada di Lampung banyak politik uang yang terstruktur
Merdeka.com - PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan. Menurut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, politik uang sangat masif dan terstruktur.
"Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi Idham Samawi, Senin (2/7).
Idham Samawi melanjutkan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. Menurutnya, hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa yang membuat Pilkada Jatim melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari.'Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari,' kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain," katanya.
Sementara itu, anggota DPR PDI Perjuangan Dapil Lampung Endro Suswantoro mengatakan, praktik politik uang terjadi secara luas. Dia mencontoh praktik money politics di Pekon Kresno mulyo, kec Ambarawa, Kab Pringsewu, desa Cimanuk kec Way lima Kab Pesawaran, peko Sjnar Betung dan pekon Singosari kec Talang Padang, kab Tanggamus.
"Yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi Rp 50 ribu. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yg berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat," tuturnya.
Menanggapi itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk bersama kekuatan pro demokrasi dan antikekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi.
"Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keadaan ini jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.
Baca Selengkapnya
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca Selengkapnya
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya
Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.
Baca Selengkapnya
Proses pembelajaran politik yang paling tepat adalah bergabung dengan partai politik langsung.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya
Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnya