PDIP Setuju Jaksa Agung dari Luar Partai Politik

Merdeka.com - Beberapa partai politik koalisi setuju jika kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tidak diisi figur dari partai politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujarnya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Hasto mendukung jika korps Adhyaksa dipimpin sosok non partai politik. Menurutnya, ini salah satu aspirasi masyarakat.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," kata Hasto.

Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas dari intervensi politik. Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai. PDIP sepakat jika kursi Jaksa Agung diisi orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," ucapnya. (mdk/noe)