PDIP Singgung Menteri Pencitraan, NasDem Minta Parpol Ingatkan Kader Fokus Kerja
Merdeka.com - Wakil Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk fokus bekerja menangani Covid-19. Dia menilai menteri yang berkinerja baik menangani Covid-19 maka citra di mata publik pun baik.
Pernyataan Sahroni menanggapi sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait menteri yang mulai pencitraan karena ingin maju pada Pemilu 2024.
"Kita parpol juga hendaknya mengimbau semua kader baik pimpinan daerah, menteri ataupun legislatif untuk fokus bekerja untuk rakyat, bukan memanaskan situasi," kata Sahroni saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/10).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Kapan menteri Jokowi korupsi? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Wakil Ketua Komisi III ini mengatakan menteri membangun citra sebenarnya tak ada masalah. Lagipula, kata Sahroni, publik bisa menilai mana menteri yang serius membantu saat krisis akibat Covid-19 dan hanya pencitraan saja.
"Kalau ada menteri yang pencitraan ya silakan-silakan saja. Toh di masa pandemi dan krisis ini, publik bisa melihat jelas mana pejabat yang kinerjanya bagus, mana yang memble dan hanya pencitraan," tegas dia.
Namun, Sahroni menyarankan agar Hasto lebih baik membuka siapa menteri yang dimaksud. Hal ini agar para menteri tidak saling curiga dan mengganggu soliditas koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Iya lebih baik demikian (dibuka menteri pencitraan) agar terang benderang untuk tidak saling menuduh satu sama lain. Boleh Boleh saja pencitraan kalau kerjanya enggak baik percuma saja," kata Sahroni.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengingatkan, para menteri merupakan pembantu Presiden. Menteri harus berani mengambil terobosan dan totalitas dalam memimpin kementeriannya.
Sebab itu, Hasto meminta menteri yang berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024 dan melupakan tugasnya sebaiknya berhenti sebagai menteri Presiden Joko Widodo.
"Menteri harus berani mengambil terobosan. Sebab menteri adalah sosok yang seharusnya memahami hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Menteri yang tancap gas bekerja menjalankan presiden. Namun, tidak sedikit menteri yang memantik kontroversi
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi dan para wakil menteri yang baru dilantik bekerja optimal dan tidak sibuk mengurusi pemilu.
Baca Selengkapnya