PDIP tak akan intervensi Jokowi soal pengganti Luhut
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tak ingin mencampuri pengganti Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan. Menurut Hasto, penunjukan Kepala Staf Kepresidenan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu presiden saja, tunjuk menunjuk urusan pemerintah, kami bukan soal orang perorangnya, jadi kita tunggu pak presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/8).
Kendati demikian, dia pun mengaku tak mengusulkan beberapa nama kepada Presiden Jokowi untuk menjabat Kepala Staf Kepresidenan. "Kita serahkan kepada presiden sepenuhnya, yang penting sekarang sudah ada perubahan setelah kita lihat kerjasama pak Pramono dengan Pratikno, sehingga efektifitas rapat kabinet juga terlihat," imbuh dia.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa tugas Plt Presiden? 'Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada 4 sampai 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air,' bunyi putusan Keppres tersebut.
-
Siapa yang jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
Menurutnya, lebih baik dipercayakan terlebih dahulu kepada institusi-institusi yang ada, seperti Sekneg dan Seskab agar dapat berjalan dengan secara optimal. Saat ini, PDI Perjuangan dalam memomentun melakukan konsolidasi pemerintahan.
"Yang penting kan fungsinya. Pak Luhut sendiri kan mengatakan yang namanya kantor staf kepresidenan dibangun dengan sistem, sehingga sistem tetap bekerja, itu memberikan sebuah informasi data-data untuk mengambil kebijakan strategis," ungkapnya.
Untuk diketahui, informasi yang beredar terhadap dua calon yang akan menduduki jabatan KSP yakni Anggota Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Mantan Komisaris Utama Telkom dan Garuda Indonesia, Jusman Syafii sebagai pengganti Luhut yang saat ini menjabat Menko Polhukam.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya