PDIP tak masalah Pansus angket KPK diperpanjang
Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP mempersilakan Pansus Hak Angket KPK untuk memperpanjang masa kerjanya setelah habis pada 28 September 2017 mendatang. Perpanjangan waktu itu diperlukan jika Pansus masih membutuhkan pendalaman atas penyelidikan indikasi pelanggaran kinerja KPK.
"Setelah itu selesai tentu saja tugas tersebut ada batas akhirnya. Tetapi sekiranya belum selesai dan butuh pendalaman yang lebih lanjut ya tentu saja diberikan ruang bagi pansus untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (24/9).
Hasto menuturkan, DPP PDIP memberikan mandat kepada fraksi PDIP di DPR untuk membahas masalah perpanjangan masa kerja dengan fraksi-fraksi partai lain. Namun, PDIP mengingatkan agar kinerja Pansus bertujuan untuk memperbaiki lembaga KPK.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
"Intinya dari DPP pasti berikan kewenangan kepada fraksi untuk dialogkan hal tersebut dengan pimpinan fraksi yang lain. Mengingat semangat yang kami bawa adalah untuk perbaiki kinerja dari institusi di negara ini," tegasnya.
PDIP mendorong sejumlah catatan demi perbaikan lembaga KPK. Pertama, KPK harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, KPK harus memastikan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain berjalan sinergi. Terakhir, KPK perlu mengedepankan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi.
"Bahwa memberantas korupsi itu terkait dengan budaya yang mengakar harus dirombak dengan revolusi mental penegakan hukum dengan komitmen parpol berantas korupsi dan sebagainya," tutupnya.
Ketua Pansus angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan perpanjangan masa kerja Pansus akan ditentukan oleh cepat atau tidaknya KPK hadir memenuhi rapat. Masa kerja Pansus angket KPK akan habis pada 28 September 2017.
"Kalau menurut saya kalau KPK bisa hadir ada kesiapan bisa terkonfirmasikan bisa lebuh cepat, itu harapan kami," kata Agun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).
Namun, kata Agun, dari rapat bersama Komisi III, KPK sepertinya belum bersedia hadir dalam waktu dekat.
"Kita kan enggak tahu, siapa tahu raker dengan Komisi III ada perubahan-perubahan yang terjadi di KPK. Tapi kalau sementara berpedoman pada pernyataan di rapat kemarin kan masih nampak kecenderungan masih belum mau," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAda dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaHasto menyinggung soal sosok presiden yang dinilainya punya ambisi kekuasaan dengan meminta perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.
Baca SelengkapnyaEmpat orang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang Indra Saputra.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPenahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.
Baca SelengkapnyaEmpat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya