PDIP tegaskan hampir semua fraksi DPR minta Menteri Rini dicopot
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo pareira menegaskan tak hanya partainya yang menginginkan Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya. Menurutnya hampir semua fraksi memandang kinerja Menteri Rini tak optimal, lantaran terjadi ketidaksepakatan dalam Paripurna DPR terkait alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN tertentu.
"Saya kira menyangkut menteri BUMN ini bukan hanya PDIP saja, sikap terhadap PMN itu kan oleh semua fraksi yang ada di DPR. Termasuk PDIP yang dari awal melihat banyak kebijakan di Kementerian BUMN tidak sejalan dengan pemerintah dan bertentangan dengan program-program yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan," kata Hugo saat dihubungi, Selasa (10/11).
Hugo juga mengakui, selain Menteri Rini, ada beberapa kementerian yang kerjanya belum sesuai dengan target pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut lantaran hasil analisis internal partai dan masukan dari publik.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Ratu Wulla mundur dari DPR? 'Iya benar karena ada penugasan lain dari Ketum Partai NasDem Pak SP,' jelasnya.
"Kita serap aspirasi yang muncul di masyarakat, ada beberapa pos kementerian dan pejabat tinggi negara yang saya kira supaya tidak jadi beban pemerintahan Jokowi ke depan. Supaya jalannya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, penegakan hukum dan perbaikan ekonomi kerakyatan bisa berjalan lebih cepat," terangnya.
Menurut Hugo, memang reshuffle perlu diadakan. Sebab jika tak begitu maka tak ada dukungan dari DPR ke pemerintah. Masuknya PAN mendukung pemerintah tak memberikan efek tertentu, sebab selama program pemerintah pro rakyat seluruh elemen akan mendukung.
"Ini secara kuantitatif penting untuk mendapatkan dukungan dari DPR. Tapi dengan masuknya PAN ini tidak menimbulkan di KMP sendiri, karena teman-teman di KMP sudah cukup responsif dan akomodatif terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca Selengkapnyaomarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaKomarudin menjelaskan, pemberhentian dua kader PDIP itu karena adanya sengketa di internal partai.
Baca SelengkapnyaKetua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal rencana pelaporan Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania ke Bareskrim
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya