PDIP tentang PAN: Ini persoalan siapa yang komit dan tidak
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 'ogah' ikut campur dengan desakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta kadernya ditarik atau mundur dari Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menegaskan, masalah PAN hanya persoalan komitmen di koalisi partai pendukung pemerintah.
"Itu urusan PAN, bukan urusan PDIP. Yang membikin persoalan PAN bukan PDIP. Ini persoalan siapa yang komitmen dan siapa yang tidak," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).
Menurutnya, perombakan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki kader PAN yaitu Asman Abnur, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang memimpin Barisan Muda PAN? Uya Kuya Pasha Ungu terpilih menjadi Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) periode 2021-2026.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
"Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet, dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu," tegasnya.
Andreas menilai, hubungan partai-partai pendukung pemerintah cukup solid mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kondisi itu terlihat dari satu suaranya koalisi partai pendukung pemerintah dalam isu krusial di Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).
Ada sekitar 6 partai pendukung yang satu sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem dan Hanura.
Sementara itu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat, berseberangan dan memilih abstain dan walkout dari rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut.
"Yang penting juga kita menghargai teman-teman, seperti Gerindra yang punya sikap yang jelas dalam proses itu," ujarnya.
Yang menjadi sorotan adalah manuver PAN sebagai partai pendukung pemerintah. Andreas menilai manuver PAN menjadi urusan internal partai dan masyarakat sebagai penilai.
"Saya kira ini bukan persoalan PDIP. Ini sikap PAN. Buat PDIP kita berjalan di rel yang menjadi kesepakatan kita. Di luar itu bukan persoalan PDIP tapi persoalan dia dan masyarakat akan melihat itu," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaApabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.
Baca SelengkapnyaYasonna yang hampir dua periode menjadi Menteri Hukum dan HAM kini digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang berasal dari Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, penolakan atas permintaan tiga periode Jokowi itu karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca Selengkapnya