PDIP Tolak RS Khusus Pejabat: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menolak usulan pembuatan rumah sakit khusus pejabat. Menurut dia, usulan tersebut bukan menjadi prioritas negara saat ini. Menurutnya, paling penting saat ini ialah menyelamatkan nyawa rakyat di tengah melonjaknya kasus Covid-19.
"Agenda nasional prioritas utama saat ini adalah penyelamatan jiwa bencana dengan cara PPKM darurat, itu yang menjadi pikiran kita, segala daya kita fokus ke situ," katanya lewat pesan suara, Kamis (8/7).
Rahmad menambahkan, pejabat negara sudah punya tim kesehatan seperti presiden maupun menteri. Pejabat, kata dia, juga mesti merasakan suka duka dengan rakyat dalam kondisi pandemi seperti ini.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Prioritas adalah istilah yang mana berarti dianggap penting dan tentunya akan diutamakan.
-
Apa yang jadi fokus kesehatan mental? Dia menyampaikan dalam pemaparan bahwa ada catatan yang perlu dijadikan agenda penting dalam rangka menciptakan kerangka kesehatan komprehensif pada program Health Tourism ke depan yaitu perihal pencegahan penyakit tidak hanya fokusnya secara fisik, tapi juga secara mental health.
-
Apa yang menjadi fokus Jokowi dalam masalah kesehatan di Indonesia? Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
-
Apa saja patogen prioritas di Indonesia? Indonesia telah menyusun daftar patogen prioritas yang mencakup berbagai famili virus dan bakteri yang menjadi perhatian utama, disesuaikan dengan panduan global dari WHO.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
"Kalau pejabat negara mendapati satu prioritas kan sudah ada, itu presiden dengan tim kedokteran Kepresidenan, dengan menteri sudah mendapatkan fasilitas," ucapnya.
"Jumlah pejabat negara banyak, saya kira kita ketawa bersama rakyat, menangis bersama rakyat, saat ini lah kita menangis bersatu padu perang melawan Covid-19," tambahnya.
Menurutnya, para pejabat bisa mengurus dirinya ketika sakit. Paling tidak bisa menyiapkan ruang Intensive Care Unit (ICU) sendiri.
"Kalau toh untuk pemberian satu rumah sakit khusus kepada pejabat saya kira kok kita bisa isolasi mandiri, kemudian kalau toh kemudian ada butuh ICU kita kan bisa setting di suatu tempat ICU untuk pejabat, jadi tidak perlulah (RS khusus)," katanya.
Rahmad pun menyadari rekannya di DPR ada yang meninggal akibat Covid-19 dan menjadi keprihatinan bersama. Tetapi, RS khusus pejabat tetap bukan menjadi prioritas utama saat ini.
"Kita justru prioritas pikirkan adalah untuk penyelamatan rakyat, saya juga memahami kami di Komisi IX ketika saudara kami yang gugur kami juga pontang panting mencari rumah sakit, ya kami bersama sama dengan rakyat," tutur dia.
"Memang menajdi keprihatinan bersama ketika saudara kami pejabat negara yang sakit kemudian antri rumah sakit," ungkapnya.
Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19, Rabu (7/7).
Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.
"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.
Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal peluang partainya ikut mendukung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan mewajibkan pasangan calon kepala daerah yang diusung, memasukkan isu lingkungan ke dalam visi misi.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan alasan tak mengundang, lantaran Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 agar berfokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, untuk mencapai target tersebut DPW PPP Aceh akan terus melakukan kerja politik hingga waktu Pemilu tiba.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan setelah penetapan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran semakin semangat
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaKode Keras Megawati Soal Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo
Baca Selengkapnya