PDIP tuding laporan penistaan agama ke Mega atas perintah Rizieq
Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan kasus penistaan agama. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menduga laporan itu merupakan perintah dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.
"Bu Mega tak punya track record melakukan penghinaan. Masa karena statement yang dimaknai oleh secara subyektif diproses. Masa orang disuruh Rizieq dilaporkan ini bukan kesadaran dirinya," kata Eva di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).
Untuk itu, Eva mempertanyakan dasar tuduhan pelecehan agama kepada Megawati. "Gini setiap orang berhak melaporkan apabila dia menjadi korban kalau melaporkan Bu Mega penistaan itu di mana penistaannya," tegasnya.
-
Di mana PDIP akan mengajukan gugatan? Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Mengapa PDIP siap menjadi oposisi? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
Anggota Komisi XI ini memastikan PDIP akan melakukan perlawanan terkait laporan itu. Sebab, pidato Megawati menyatakan bahwa PDIP bukan lagi partai nasionalis, melainkan kebangsaan. Artinya, PDIP menghormati dan mengakomodir keragaman umat beragama.
"Pasti akan ada persiapan secara kelembagaan. Pada saat Bu Mega pidato mendeklarasikan rumah kebangsaan bukan rumah nasionalis lagi jadi kelompok agama diundang dalam PDIP," klaim Eva.
Sebelumnya, Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama melaporkan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (23/1) kemarin. Pelapor atas nama Baharuzaman selaku humas LSM tersebut.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto membenarkan pelaporan itu. "Iya benar kemarin dilaporinnya," ujar Rikwanto kepada merdeka.com.
Barang bukti yang dibawa pelapor, lanjut Rikwanto, berupa kepingan CD berisi pidato politik Mega saat HUT ke-44 PDI Perjuangan. "Barang bukti yang dibawa CD tentang pidato waktu itu," tuturnya.
Rikwanto menambahkan nantinya pemeriksaan akan dimulai dengan pemanggilan saksi-saksi seperti saksi ahli bahasa dan saksi pelapor. "Saksi ahli bahasa akan dipanggil, karena itu kan menyangkut interpretasi. Kemudian, saksi pelapor yang melihat dan mendengar saat itu," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaMegawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca Selengkapnya"Itu akan diputuskan dalam ibu Megawati Soekarnoputri termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Hasto
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaMegawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.
Baca SelengkapnyaMegawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya