PDIP usung Djarot di Pilgub Sumut, petahana tersudut
Merdeka.com - Keputusan PDIP mengusung Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon gubernur Sumut, semakin memanaskan percaturan politik di daerah ini. Pilihan Ketua DPP Megawati Soekarnoputri itu membuat posisi petahana, Tengku Erry Nuradi, berada di ujung tanduk.
Terpojoknya Tengku Erry sesungguhnya berawal dari langkah Golkar (17 kursi di DPRD Sumut) yang berencana menarik dukungannya dari Ketua DPW Partai NasDem Sumut itu dan mengalihkannya kepada pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Padahal partai berlambang pohon beringin sejak awal resmi mendukung Erry.
Jika Golkar benar jadi mengalihkan dukungannya, Tengku Erry praktis hanya didukung Partai NasDem (5 kursi di DPRD Sumut), PKB (3) dan PKPI (3). Dua partai terakhir bahkan juga santer disebut bakal mengalihkan dukungan. Seandainya terjadi, langkah politik itu bakal semakin menyulitkan petahana.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa Sudaryono terpilih jadi Wakil Menteri? Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik 2 kader Partai Gerindra sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Dengan penunjukan Djarot, hanya tersisa Partai Demokrat (14), Partai Hanura (10), PPP (4), yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi. Namun, partai-partai ini tentu juga jadi incaran PDIP (16) untuk mencukupi syarat minimal 20 kursi.
Berkoalisi dengan Partai Demokrat dipercaya sulit direalisasikan PDIP. Namun, Tengku Erry pun tak akan mudah mendapatkan dukungan dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Hal ini disebabkan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Jopinus Ramli (JR) Saragih, sejak jauh-jauh hari telah melakukan sosialisasi. Bupati Simalungun ini menunjukkan hasratnya untuk menjadi gubernur.
Saat ini pun santer pula beredar kabar PKB dan PKPI menarik dukungannya dari Tengku Erry dan akan bergabung dengan Partai Demokrat. Mereka akan mendukung JR Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian, Ketua DPW PKB Sumut. Namun kabar ini belum terkonfirmasi.
"Kita tunggu saja lah, enggak etis saya bicara itu... Saya kebetulan mau ke Jakarta sore ini, mau mendengarkan itu. Tunggu besok saja saya infokan. Karena keputusannya dari DPP," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut, Hendrik Sitompul, Rabu (4/1).
Tanpa kehadiran Golkar, opsi paling memungkinkan bagi Tengku Erry adalah mengharapkan dukungan Hanura. Terlebih kader partai ini yang juga Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI Nurhajizah Marpaung, hanya mendaftar sebagai calon wakil gubernur.
Namun, dukungan Hanura baru memiliki arti jika PKB dan PKPI tidak mengalihkan dukungannya. Bukan tidak mungkin pula Hanura juga akan berkoalisi dengan PDIP. Penggabungan ini menghasilkan 26 kursi.
PDIP sendiri diyakini tak akan kesulitan untuk memenuhi syarat 20 kursi untuk mendukung Djarot. Mereka cuma butuh 4 kursi lagi. Mengingat Hanura dan PPP masih belum menyatakan sikapnya, PDIP dapat saja dengan salah satu atau kedua-keduanya.
Sejauh ini, baru pasangan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diprediksi melenggang tenang untuk mendaftar ke KPU. Pasangan ini diusung koalisi Gerindra (13), PKS (9) dan PAN (6).
Menyusul pasangan ini, PDIP pun menyatakan mengusung Djarot tanpa menyebut calon wakilnya. Megawati menyatakan alasannya menunjuk mantan Gubernur DKI itu karena melihat gubernur Sumut selalu bermasalah dengan hukum. "Saya pikir kok enggak ada yang mampu, saya putar-putar, saya pikir eh kok ada orang dekat saya lupakan. Menurut saya orang ini bisa, ya sudah Pak Djarot," kata Megawati di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Langkah-langkah politik tentu semakin intens dilakukan menyusul keputusan PDIP ini. Apa pun masih dapat terjadi hingga menit akhir pendaftaran pada 8 Januari nanti. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP membuka peluang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat untuk dicalonkan pada Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaKesamaan visi itu didapatkan setelah Edy melakukan pembicaraan dengan Hasto selama dua jam.
Baca SelengkapnyaPDIP menyindir banyaknya partai politik yang mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Sumut
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnyaasco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSelain Jakarta, PDIP juga tengah menjaring nama-nama untuk Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaDjarot membandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaEdy yang berstatus petahana bakal bersaing dengan menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution di Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaMantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi maju di Pilgub Jawa Tengah. Kemudian Airin dan Sumardi bertarung di Pilkada Banten.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaUntuk menentukan Cawapres Ganjar, Megawati ternyata juga berdiskusi dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya