Follow
PDIP utamakan kesejahteraan prajurit daripada bahas RUU Kamnas
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin lebih memilih untuk mengurus kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibanding membahas RUU Kamnas, RUU Komponen Cadangan maupun RUU Rahasia Negara. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih memaksimalkan kekuatan dibandingkan hanya berpolemik soal pembahasan ketiga RUU tersebut.
"Sekarang kita ngurus tentara yang sudah ada dulu, yang 430 ribu itu. Kita maksimalkan kekuatannya dan kita tingkatkan kesejahteraannya. Toh masih jauh dari perang kan," ujar politikus PDIP ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Atas alasan tersebut, dia meminta agar dewan mengesampingkan terlebih dahulu ketiga RUU yang sempat menuai polemik di Tanah Air. Terlebih lagi, keberadaan ketiga aturan itu belum benar-benar dibutuhkan.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
"Enggak usah dibahas dulu, daripada sekarang ini menimbulkan ketegangan-ketegangan dan kegaduhan-kegaduhan. Jadi dipending dulu saja ini. Kemarin kan RUU ini menimbulkan polemik, misalnya posisi TNI-Polri. Jadi yang sekarang dimasukkan lagi, tunggulah. Toh tidak tergesa-gesa kebutuhannya, tidak urgent sekali ketiga RUU itu," tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintah kembali mengajukan tiga RUU terkait keamanan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga RUU tersebut sempat diajukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun berkali-kali ditangguhkan karena menuai polemik di masyarakat. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca Selengkapnya
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan, beli alutsista hanya untuk memperkokoh pertahanan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengungkapkan kebijakan impor alutsista bekas mempunyai risiko besar bagi sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak iuran Tapera
Baca Selengkapnya
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.
Baca Selengkapnya
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya