PDIP yakin tugas Agus Gumiwang di timses tak terganggu usai jadi Mensos

Merdeka.com - Idrus Marham menyatakan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial lantaran ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi PLTU Riau. Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Agus Gumiwang Kartasasmita disebut bakal menjadi Mensos menggantikan Idrus.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meyakini penunjukkan Agus sebagai Mensos tidak akan berpengaruh terhadap tugasnya di tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Saat ini, Agus merupakan bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Hasto, pihaknya akan mampu membedakan kapasitas Agus sebagai bendahara tim kampanye atau sebagai menteri.

"kami bisa bedakan mana ruang negara mana ruang untuk kampanye. Dan pak Jokowi sosok yang sangat responsif yang sejak awal bisa mengklasifikasikan hal tersebut. Kami bukan kategori pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan dengan segala cara," ujar Hasto di Media Center TKN Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (24/8).

Siang tadi di Istana Negara, Idrus menyampaikan pengunduran dirinya. Ia mengaku pertimbangan pertama mundur dari mensos buat menjaga kehormatan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, Jokowi selama ini merupakan pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.

"Pertimbangan kedua adalah agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi bapak Presiden dalam mengganggu tugas sehari hari yang tidak ringan. Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itukan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," kata Idrus.

Pertimbangan ketiga, katanya, sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

"Dan sekaligus saya ingin berkonsentrasi ya mengikuti proses hukum yang ada di KPK," katanya.

Sementara mencuatnya nama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Idrus sebagai Mensos telah dikonfirmasi oleh Bambang Soesatyo.

"Confirm. Barusan saya telepon ketua umum. Semoga tidak ada perubahan," ujar Ketua DPR itu.