PDIP Yogyakarta akan laporkan tvOne ke KPI

Merdeka.com - PDI Perjuangan ( PDIP ) menyerukan semua pihak untuk menahan diri agar tidak membuat fitnah, serangan dengan pemberitaan negatif terkait kampanye hitam yang dilakukan untuk membendung Joko Widodo sebagai Presiden RI.

"Kita tegaskan di bulan suci ini seluruh pihak bisa menahan diri, jangan lagi membuat fitnah yang dibungkus lewat tayangan televisi, tidak melakukan serangan seperti pemberitaan di tvOne ," kata Ketua Tim Kampanye Jokowi - JK DIY, Bambang Praswanto, Kamis (3/4).

Pernyataan yang disampaikan Bambang merespon sejumlah upaya lawan politik dengan aneka fitnah yang tertuju ke pasangan Jokowi - JK . Termasuk menyesalkan atas pemberitaan negatif yang terus disiarkan dalam pemberitaan tvOne .

"Soal pemberitaan tvOne sebaiknya menggunakan etika dan kesantunan di dalam menyiarkan materi siaran. Media TV harus menjaga kedamaian dan bukan menjadi media propaganda berisi fitnah dan menyebarkan permusuhan. Pers harus adil dan seimbang sesuai amanat UU," kata Bambang Praswanto.

tvOne, sebagai media yang menggunakan frekuensi publik, diingatkan agar patuh pada standar etika dan kesantunan di dalam menyiarkan pemberitaan.

Terkait pemberitaan yang menyudutkan Jokowi , perlu secara khusus di respon. Ada sejumlah cara yang dijalankan oleh mesin partai, di antaranya dengan kerja sama membela Joko Widodo dengan cara simpatik, yaitu tim relawan dan simpatisan digerakkan mendatangi calon dari rumah ke rumah untuk menangkal berbagai bentuk fitnah.

Wakil Ketua DPD PDIP DIY Eko Suwanto menambahkan, "Kita minta agar aparat keamanan, khususnya polri untuk secepatnya menindak pelaku kebohongan dan fitnah yang sangat keji yang ditujukan kepada Jokowi ."

Menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli 2014, semua diajak untuk bersama-sama berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia demi terwujudnya pemilu jujur dan adil. "Saatnya orang sederhana, sabar dan jujur serta merakyat seperti Joko Widodo , tampil ke depan memimpin Indonesia," tegas Eko.

Soal masalah fitnah juga kampanye hitam, PDIP konsisten menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelanggaran kaidah jurnalistik ini ke Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ), membawa bukti fitnah yang ada sebagai bagian kampanye hitam ke Bawaslu.

PDIP berharap agar setiap kontestan Pilpres 2014 menjalankan politik dengan menjaga etika demokrasi. "Bukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Saat ini masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang mencerdaskan," ujarnya.

Lembaga penegak hukum tidak boleh melakukan pembiaran terhadap tindakan pihak tertentu yang ingin menang dengan menggunakan cara fitnah dan hinaan kepada Jokowi-JK.

"Kita punya kewajiban menjaga Indonesia kita dengan melawan segala tindakan jahiliyah dengan penegakan hukum dan keadilan," ujar Eko memungkasi.