Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pecah kongsi koalisi Jokowi, perdamaian dengan KMP terancam

Pecah kongsi koalisi Jokowi, perdamaian dengan KMP terancam Konsolidasi partai di kediaman Megawati. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya sepakat berdamai di DPR. Padahal sebelumnya, perseteruan kedua kubu kerap memanas.

Pemicunya, koalisi pendukung Jokowi (KIH) tak terima kursi pimpinan alat kelengkapan dewan disapu bersih oleh koalisi pendukung Prabowo. Alhasil, situasi pun memanas. KIH membuat DPR tandingan.

Setelah melakukan pertemuan dan negosiasi sebanyak belasan kali yang berjalan alot, akhirnya kedua kubu sepakat berdamai, Senin (10/11). Kedua kubu menggelar pertemuan di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

Kedua kubu sepakat kursi pimpinan alat kelengkapan dewan akan dibagi bersama antara KIH dan KMP. Menurut politikus PDIP Pramono Anung, KIH akan mendapat jatah 16 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.

Selain itu, kedua kubu sepakat akan ada perubahan-perubahan Tata Tertib dan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diharapkan bisa selesai sebelum 5 Desember.

Namun, kesepakatan damai tersebut rupanya tak didukung oleh semua parpol anggota KIH. Pecah kongsi pun terjadi di internal koalisi pendukung Jokowi.

Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com:

NasDem tolak kesepakatan KIH dan KMP jika harus ubah UU MD3

Partai NasDem adalah salah satu parpol anggota KIH yang tak sepakat atas kesepakatan damai dengan KMP. NasDem tak rela jika ada kesepakatan mengubah Tata Tertib DPR dan merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.Sebab, kesepakatan kedua kubu soal penambahan jumlah pimpinan komisi dari empat menjadi lima orang, mau tidak mau harus mengubah dua aturan tersebut."NasDem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah Tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/11).Menurut dia, kesepakatan KIH dan KMP harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat karena pihaknya tidak ingin berakhir dengan pembagian kursi pimpinan.

NasDem: Revisi UU MD3 dan Tatib demi kursi pimpinan DPR tak elok

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat menilai revisi UU MD3 dan Tatib DPR demi mencari kursi pimpinan DPR, tidak mengajarkan politik yang baik."Itu kan revisi UU MD3 dan Tatib untuk nambah pimpinan, berarti semangatnya untuk nyari kursi, cara berpolitiknya tidak elok," kata Victor Laiskodat saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/11).Dengan demikian, dia meminta politisi PDIP Pramono Anung sebagai negosiator kepada KMP untuk menghasilkan kesepakatan musyawarah mufakat."Bukan PDIP ya, tapi Mas Pram. Saya minta Mas Pram sebagai pelobi tentunya harusnya lapor ke koalisi, kalau kita menolak pembagian kursi pimpinan melalui revisi UU MD3," kata dia.Dia pun menambahkan, partai NasDem sudah menyampaikan kepada Pramono Anung menolak revisi Tatib DPR dan UU MD3. Bahkan dia tidak keberatan bila tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Ada politik transaksional, Hanura tolak perdamaian KIH dan KMP

Selain Partai NasDem, parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat yang menolak hasil kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih adalah Partai Hanura. Pasalnya, partai besutan mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto itu menilai kesepakatan damai antara KIH dan KMP sebagai politik transaksional."Kami menolak (perubahan UU MD3 dan Tatib DPR). Ini bukan masalah diberi dan tidak diberi," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (11/11).Menurutnya perdamaian di DPR antara KIH dan KMP prinsipnya bukan jumlah kursi yang didapat. Namun, yang penting adalah implementasi musyawarah mufakat mengedepankan prinsip adil dan proporsionalitas."Seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu enggak baik. Kalau risikonya enggak dapat enggak apa-apa," terang dia.

Selain NasDem-Hanura, PKB dan PPP juga tak setuju

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak satu kata atas kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka yang tak setuju masih berkeras untuk meminta pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) disusun dari awal."Kalau dari KIH khususnya PKB, PPP, Hanura, dan NasDem tidak setuju dengan perundingan kemarin. Mereka ngotot untuk dilakukan pengocokan ulang," kata Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).Menurutnya, dalam kesepakatan damai itu, perwakilan KIH dan KMP memutuskan saling berbagi jatah pimpinan komisi dan AKD. Hal itu dimungkinkan dengan cara mengubah UU MD3."Jadi memang kita sepakati kemarin yang ada adalah ingin memperbaiki UU MD3 karena nomenklatur dari kementerian kan berubah. Otomatis kita juga ingin menambahkan pimpinan di seluruh komisi dan AKD," terang dia.Dia mengatakan, dengan perubahan UU MD3 maka otomatis tata tertib DPR akan ikut berubah. Namun demikian, perubahan tersebut dipastikan tak akan mengubah secara keseluruhan UU MD3.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten

Golkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.

Baca Selengkapnya
Penyebab Anies Baswedan Tak Jadi Dicalonkan PKS di Pilkada Jakarta Dibongkar Kader, Sampai Singung Etika Politik PDIP
Penyebab Anies Baswedan Tak Jadi Dicalonkan PKS di Pilkada Jakarta Dibongkar Kader, Sampai Singung Etika Politik PDIP

Kader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Buat Poros Baru Jika Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar
PKB Buat Poros Baru Jika Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

PKB dan PDIP sudah saling bertukar informas untuk Pilkada Jabar.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Kekecewaan PDIP
Respons Jokowi soal Kekecewaan PDIP

Tidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.

Baca Selengkapnya
Megawati Merasa PDIP Ditinggal, Prabowo: Saya Tidak Mengerti, Siapa Meninggalkan Siapa?
Megawati Merasa PDIP Ditinggal, Prabowo: Saya Tidak Mengerti, Siapa Meninggalkan Siapa?

Prabowo Subianto mengaku tak mengerti siapa yang ditinggal atau meninggalkan PDIP.

Baca Selengkapnya
Dukung Prabowo, Golkar dan PAN Disebut Belum Komunikasi dengan PPP
Dukung Prabowo, Golkar dan PAN Disebut Belum Komunikasi dengan PPP

Romahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar

Baca Selengkapnya
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi

Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Nasib Koalisi Respati-Astrid di Pilkada Solo Usai Gelora Cabut Dukungan
Nasib Koalisi Respati-Astrid di Pilkada Solo Usai Gelora Cabut Dukungan

Edy Jasmanto memastikan jika seluruh partai pengusung tetap solid untuk memenangkan Respati-Astrid di Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Kaesang Gabung PSI Pertanda Hubungan Jokowi dan Megawati Renggang?
Kaesang Gabung PSI Pertanda Hubungan Jokowi dan Megawati Renggang?

PDIP punya aturan satu keluarga harus satu partai. Kaesang resmi gabung PSI.

Baca Selengkapnya
Pemilih PKS Tak Kompak Dukung RK-Suswono, Hidayat Nur Wahid: Dari Dulu Lembaga Survei Tidak Cukup Benar
Pemilih PKS Tak Kompak Dukung RK-Suswono, Hidayat Nur Wahid: Dari Dulu Lembaga Survei Tidak Cukup Benar

Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya hingga kini masih solid dalam memberikan dukungan kepada pasangan RIDO di Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKB Membelot ke NasDem, Gerindra Tegaskan Tak Pernah Khianati Kawan Seperjuangan Meski Golkar dan PAN Gabung
PKB Membelot ke NasDem, Gerindra Tegaskan Tak Pernah Khianati Kawan Seperjuangan Meski Golkar dan PAN Gabung

PKB memilih membelot bergabung dengan NasDem dan mengusung duet Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya