Follow
Pembagian kursi pimpinan komisi dan AKD di DPR, PDIP 10, PKB 5
Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya mengisi jabatan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Fraksi PKB menilai, pembagian jatah yang dilakukan KIH terkait 21 kursi pimpinan AKD dan komisi sudah proporsional.
Anggota Fraksi PKB DPR Lukman Edy mengatakan, pembagian kursi tersebut sudah dibagi secara proporsional di antara partai-partai KIH.
"Sudah. Dibagi secara proporsional," kata Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
-
Kenapa Komisi III DPR menolak 12 calon hakim agung? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat.'Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim,' ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kapan Komisi III DPR tolak calon hakim agung? Namun, Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY.
-
Kenapa Nasdem belot dari Demokrat? Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol, kata Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Sebanyak 21 kursi itu telah dibagi oleh fraksi yang tergabung dalam KIH. PDIP sebagai pemenang pemilu mendapat kursi terbanyak yakni 10 kursi. Terbanyak kedua yakni PKB mendapat 5 kursi, sementara Hanura dan NasDem mendapat 3 kursi.
"Tapi karena NasDem tidak mau memilih, semua diserahkan kepada pimpinan KIH untuk membaginya," ujarnya.
Seluruh nama-nama pimpinan AKD baik di komisi-komisi dan badan-badan itu sudah diusulkan ke pimpinan DPR. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dilantik. Namun Wasekjen PKB itu tidak mau merinci lebih lanjut pembagian kursi tersebut.
"Siapa di mana saya enggak ingat rinciannya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan telah memastikan Fraksi PDIP dan PKB mendapatkan jatah pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Kedua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu masing-masing.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sembilan fraksi tersebut terdiri dari 11 partai politik (parpol) yang berhasil lolos dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Namun, hingga kini masih dilakukan proses di Komisi mana saja nantinya Partai NasDem akan ditempatkan.
Baca Selengkapnya
Hasilnya, PKS menjadi Parpol dengan jumlah suara dan kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya
Said menyebut pembagian jatah pimpinan komisi di DPR dilakukan secara merata dengan parpol lain yang lolos ke Senayan.
Baca Selengkapnya
Dengan posisi tersebut, nantinya Golkar disebutnya akan memegang di Komisi X, XI dan juga XII.
Baca Selengkapnya
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca Selengkapnya
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya
DPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.
Baca Selengkapnya
Gerindra sebagai penguasa di dapil itu memiliki 3 kursi DPR
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat voting pada Kamis (21/11).
Baca Selengkapnya