Pembangunan gedung DPR dimulai akhir 2018, anggaran awal Rp 600 miliar

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan Parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Sehingga, penataan kawasan Parlemen yang di dalamnya berisi proyek gedung baru DPR kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal tahun 2019.

Selain gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan termasuk gedung di dalamnya, itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018," kata Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Lebih lanjut, Djuned menuturkan, rancangan dan spesifikasi gedung baru DPR itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya. Semisal, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ruangan-ruangan di lembaga negara lain biasanya memiliki luas 117 meter persegi. Ukuran itu merupakan standar bangunan untuk pejabat negara eselon satu. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011.

"Bahwa untuk pejabat negara luasannya itu adalah 117 meter persegi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Itu sudah standar satu ruangan," terangnya.

Dengan ruangan seluas 117 meter persegi itu, kata Djuned, cukup ideal untuk menampung 1 orang anggota DPR, 5 tenaga ahli dan 2 orang staf administrasi. Tak hanya itu, ruangan itu juga didesain cukup untuk menampung tamu-tamu dari anggota DPR.

"Ya, satu orang anggota dengan lima tenaga ahli, dua orang staf administrasi. Karena untuk anggota dewan itu perlu sebuah ruangan, memerlukan ruang rapat, dan juga memerlukan ruang tamu," tambahnya.

Dia melanjutkan, pihaknya kemungkinan bakal menggunakan hasil sayembara desain arsitektur dari penataan kawasan Parlemen tahun 2015 sebagai acuan proyek tersebut. Akan tetapi, Kesetjenan belum membicarakan masalah tender dan lelang proyek penataan kawasan Parlemen.

"Penataan kawasan, sudah tahun 2015. Jadi sudah ada penataan kawasan dan itu akan sebagai acuan ke depannya," bebernya.

Ditambahkannya, jika gedung baru jadi, gedung Nusantara I yang saat ini ditempati oleh mayoritas anggota DPR akan tetap dimanfaatkan. Gedung Nusantara I nantinya akan digunakan bagi pegawai Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR.

Sebab, berdasarkan penelitian, Kesetjenan dan Badan Keahlian kekurangan pegawai hingga 1000 orang. Sehingga, lanjut Djuned, pihaknya akan menambah pegawai Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR.

"Oh tidak, pasti akan kita manfaatkan karena berkembangnya struktur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, itu pastinya membutuhkan ruangan, khususnya untuk Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal," pungkasnya.