Pembelaan kubu Prabowo hadapi testimoni Wiranto

Merdeka.com - Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto kemarin akhirnya angkat bicara soal berbagai isu yang menyangkut Letjen (Purn) Prabowo Subianto . Wiranto menjelaskan mulai dari persoalan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari militer hingga isu seputar penculikan aktivis pada 1998.

Pada awal pernyataannya, Wiranto menegaskan apa yang disampaikannya tak terkait dengan konstelasi politik pemilihan presiden (Pilpres). Wiranto mengaku tak memiliki kepentingan politik atas pernyataannya.

Wiranto menyatakan berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menhankam/Pangab pada saat Prabowo diberhentikan. Dia mengaku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Soal DKP, Wiranto menegaskan pembentukannya ditujukan untuk mengadili Prabowo dalam kasus penculikan tahun 1998, karena saat itu belum adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya juga menggunakan DKP, mengadili perwira tinggi yang terlibat. Agar Panglima tak memutuskan secara pribadi, itu dihindari maka dibentuk DKP. Hasilnya sudah jelas, DKO soal penculikan merekomendasikan panglima kostrad diberhentikan," kata Wiranto dalam jumpa pers di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/6)

Wiranto juga membantah jika disebut sebagai orang yang menyimpan surat DKP. Menurutnya, surat tersebut dulu disimpan di Sekretariat Mabes ABRI. Dia juga menegaskan surat itu tak bersifat rahasia. Sementara, soal para pensiunan jenderal yang mengungkap kebenaran surat DKP, Wiranto menegaskan, hal itu bukanlah bentuk dari rasa iri. Menurut Wiranto , para pensiunan jenderal itu hanya ingin mengungkapkan kebenaran.

"Para purnawiran itu punya hak untuk menyampaikan kebenaran agar tidak ada polesan-polesan untuk mengingkari sejarah," kata Wiranto .

Wiranto menegaskan, Prabowo diberhentikan dari ABRI karena terbukti melakukan penculikan para aktivis. Penculikan itu dilakukan Prabowo atas inisiatif sendiri bukan atas perintahnya.

Merasa tak sesuai, kubu Prabowo Subianto pun menanggapi pernyataan Wiranto tersebut. Berikut lima pembelaan kubu Prabowo atas testimoni Wiranto seperti dirangkum merdeka.com.

Jangan percaya Wiranto

Tim Pemenangan Prabowo - Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo angkat bicara atas pernyataan mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto yang membeberkan soal pemberhentian Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Mantan Wakasad itu meminta masyarakat tak mempercayai Wiranto."Jangan percaya Wiranto karena dia oportunis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di zaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia dipecat karena Gus Dur paham Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," kata Suryo dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (19/6).Suryo juga mengritisi pernyataan Wiranto yang mengaku membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) agar tidak ada keputusan pribadi dari dirinya sebagai Menhankam/Pangab."DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," katanya.

Pembentukan DKP cacat hukum

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menuding Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk Wiranto cacat secara hukum. Sebab, bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer."Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer. Pertanyaannya, kapan dan di mana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?" tanya Suryo dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (19/6).Dalam pernyataannya, Wiranto menegaskan pembentukan DKP ditujukan untuk mengadili Prabowo dalam kasus penculikan tahun 1998, karena saat itu belum adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, DKP dibentuk agar tidak ada keputusan pribadi dari dirinya sebagai Menhankam/Pangab.

Prabowo sengaja tak diajukan ke Mahmil untuk lindungi atasan

Tim Pemenangan Prabowo - Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menduga Prabowo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI yang saat itu menjadi atasan Prabowo."Peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto . Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," kata Suryo, Kamis (19/6).Dia juga mengklaim ada penjelasan tertulis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang saat itu anggota DKP. Penjelasan itu menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat."Kalau tidak percaya pada Presiden itu artinya tidak percaya pada NKRI. Ini bahaya, jenderal purnawirawan tidak percaya pada NKRI," ujarnya.

Suryo Prabowo sebut Wiranto cari muka ke Megawati

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo menduga, Wiranto terpaksa membuat pernyataan atas bocornya surat DKP, kasus penculikan dan pemberhentian Prabowo untuk mengambil hati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar dilihat berperan."Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto. Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzalimi Prabowo," kata Suryo, Kamis (19/6).Pada awal pernyataannya, Wiranto menegaskan apa yang disampaikannya tak terkait dengan konstalasi politik pemilihan presiden (Pilpres). Wiranto mengaku tak memiliki kepentingan politik atas pernyataannya. Wiranto menyatakan berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menhankam/Pangab pada saat Prabowo diberhentikan. Dia mengaku hanya ingin menyampaikan kebenaran.