Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemberitaan TV banyak disusupi iklan muatan kampanye politik

Pemberitaan TV banyak disusupi iklan muatan kampanye politik Aburizal Bakrie ziarah petinggi Golkar di Kali Bata. ©2013 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Menjelang tahun 2014, iklim politik di tanah air mulai memanas. Serangan-serangan udara mulai dilancarkan, terlebih pemilik-pemilik stasiun televisi yang berafiliasi terhadap partai politik tertentu.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menggandeng 6 perguruan tinggi melakukan pemantauan dan penelitian terhadap 17 stasiun TV di Jakarta. Baik itu tv daerah Jakarta atau tv nasional.

"Ada kecenderungan pemberitaan dan iklan pun sudah disusupi kampanye, dari 602 berita 4,7 persen terindikasi mengandung muatan kampanye dengan memperkenalkan atribut kepartaian parpol yang bersangkutan. Dari 17 itu hanya 7 tv lokal seperti ElshintaTV, NET TV dan lain-lain yang tidak ada iklan politik. Sedangkan 10 tv sudah ada iklan politik, apalagi tv nasional," ujar Ketua KPID Jakarta Hamdani Masil, Minggu (29/12).

Hamdani menegaskan, kecenderungan pemilik media tv yang berafiliasi dengan partai tertentu mendominasi pemberitaan partai yang bersangkutan. Misalnya seperti kegiatan atau iklan Partai Hanura mendominasi pemberitaan atau iklan partai yang muncul di MNC, RCTI dan Global TV.

Sedangkan tokoh Partai Gokar mendominasi iklan dan pemberitaan di ANTV dan tvOne. Dan untuk NasDem mendominasi di MetroTV.

"Para pemilik media menggunakan medianya untuk kepenting partai yang bersangkutan. Misalnya NasDem jarang dan tak pernah beriklan di luar di MetroTV dan sebaliknya Hanura jarang beriklan di luar MNC Grop. Itu sebetulnya temuan yang walaupun tak kita teliti sudah bisa kita simpulkan," jelas Hamdani.

Kemudian KPID juga menilai bahwa stasiun-stasiun tv itu belum mengindahkan aturan No 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye serta P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran) yang dikeluarkan KPI.

"Kita dari KPI Pusat sudah memberi teguran tertulis kepada 6 tv nasional yang kebetulan pemiliknya adalah tokoh partai seperti MNC, RCTI, Global, MetroTV, ANTV dan tvOne. Justru setelah mereka ditegur, pemberitaan atau penayangan iklan melonjak dua kali lipat. Seakan-akan mereka meledek, seolah-olah seperti itu,” terangnya.

Perlu diketahui, penelitian pengawasan dan pemantauan terhadap stasiun tv ini dilakukan KPID dengan 6 perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Mercua Buana, Universitas Nasional, Universitas Persada Indonesia YAI dan Universitas Sahid Jakarta. Penelitian sendiri rentan dalam satu bulan dari tanggal 16 November-15 Desember 2013 dengan pemantauan dan kajian terhadap pemberitaan, talkshow dan iklan televisi. Kemudian, penelitian juga menggunakan metode-metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

Ditegur iklan politik berlebihan, bos TV malah ledek balik KPI

KPID sindir talk show 'dukun politik' tvOne pendangkalan logika

KPID: Acara home shopping langgar pedoman perilaku penyiaran

'Jupe Paling Suka 69' diprotes KPID

Tujuh anggota KPID Jabar resmi dilantik (mdk/war)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejak Kapan Buzzer Ada? Begini Awal Mula Hingga Peran Utamanya
Sejak Kapan Buzzer Ada? Begini Awal Mula Hingga Peran Utamanya

Di Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Alat Peraga Kampanye Pilkada Mulai Bertebaran di Bekasi
FOTO: Penampakan Alat Peraga Kampanye Pilkada Mulai Bertebaran di Bekasi

Meski masa kampanye Pilkada Serentak 2024 belum dimulai, alat peraga tampak bertebaran di berbagai kota. Salah satunya Bekasi.

Baca Selengkapnya
Ada Digitalisasi, TV Masih Jadi Pilihan Perusahaan untuk Pasarkan Iklan
Ada Digitalisasi, TV Masih Jadi Pilihan Perusahaan untuk Pasarkan Iklan

Banyak perusahaan yang masih mengandalkan TV sebagai media iklan.

Baca Selengkapnya
Deretan Iklan Lawas Kampanye Pemilu Ini Bikin Nostalgia, Ada Jokowi-Ahok hingga OK OCE
Deretan Iklan Lawas Kampanye Pemilu Ini Bikin Nostalgia, Ada Jokowi-Ahok hingga OK OCE

Seiring dengan berlakunya masa kampanye pemilu 2024, iklan lawas pemilu kembali dikenang.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Anggota DPR Soal Tayangan Azan: Itu Terjadi setelah Perindo Dukung Ganjar
Reaksi Keras Anggota DPR Soal Tayangan Azan: Itu Terjadi setelah Perindo Dukung Ganjar

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Debat Politisi Suasananya Panas, tapi Rakyat Santai Saja
Jokowi: Debat Politisi Suasananya Panas, tapi Rakyat Santai Saja

Menurut Jokowi, masyarakat di desa dan daerah justru santai-santai saja menghadapi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Viral Iklan Angka 2 di Videotron Pospol Simpang Susun Semanggi, Ini Kata Polda Metro
Viral Iklan Angka 2 di Videotron Pospol Simpang Susun Semanggi, Ini Kata Polda Metro

Kepolisian tak menampik ada pemutaran iklan yang menampilkan angka dua di videotron itu pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.

Baca Selengkapnya
Parpol Mulai Habiskan Uang untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus untuk Ekonomi Indonesia
Parpol Mulai Habiskan Uang untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus untuk Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.

Baca Selengkapnya
Sepekan Jelang Pencoblosan, Kampanye Hitam Pilkada Sumsel Masih Marak di Medsos
Sepekan Jelang Pencoblosan, Kampanye Hitam Pilkada Sumsel Masih Marak di Medsos

Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Polda Metro Imbau Pengusaha Tidak Pasang Iklan Kampanye Politik pada 12 Videotron di Pos Lantas
Polda Metro Imbau Pengusaha Tidak Pasang Iklan Kampanye Politik pada 12 Videotron di Pos Lantas

Polda Metro mengimbau agar pengusaha periklanan tidak memasang iklan bermuatan politik pada 12 videotron yang bersinggungan dengan pos polisi lalu lintas.

Baca Selengkapnya